Pejabat Kemenkeu Harus Gali Potensi Pajak

Oleh Inilah.com
30 November 2019 - 12:30 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Menkeu menghendaki agar kepada pejabat Eselon II yang baru dapat menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam. Apalagi Kemenkeu terus memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik.

Selain itu supaya dapat mengoptimalkan penggunaan aset negara, dan merumuskan kebijakan dengan melibatkan unit teknis agar kebijakan tersebut tersampaikan dengan baik sehingga uang negara dapat disalurkan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Dengan demikian akan sejalan dengan target Presiden tentang beberapa prioritas untuk mencapai Indonesia maju yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi sehingga semakin kokoh, kompetitif dan antisipatif terhadap perubahan zaman.

"Kita sebagai jajaran pegawai negara harus melakukan 2 hal yaitu melakukan simplifikasi regulasi dan meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Oleh karena itu kita harus merespon program utama tersebut untuk meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi kita semakin simpel dan efisien" ujar Menkeu, Sri Mulyani dalam sambutannya di pelantikan pejabat Kemenkeu eselon II, III dan IV, Jumat (29/11/2019).

Dalam kesempatan itu, Menkeu melantik 25 Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Angggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sementara sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenkeu melantik 179 Pejabat Eselon III dan IV serta Fungsional di lingkungan BKF.

Dari 179 pejabat yang dilantik, terdapat 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai Eselon III dan IV beralih menjadi pejabat fungsional Analis Kebijakan. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping namun efektif secara fungsi. Dengan demikian, BKF diharapkan menjadi organisasi yang lebih tangkas dan responsif.

Menkeu mengharapkan pengurangan pejabat Eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik. Para pejabat fungsional ini diharapkan kaya inovasi dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sehingga mebawa dampak positif bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. (INILAH.COM)

TAGS:

#Kemenkeu #Potensi Pajak #Pejabat

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

PKB Palangka Raya Bentuk Desk Pilkada untuk Jaring Cakada

19 April 2024 - 06:25 WIB

Sugianor menjelaskantahap penjaringan dimulai denganpengumuman pendaftaran Cakada secara nasional oleh Desk Pilkada DPP dan akan ditindak lanjuti oleh DPW dan DPC PKB seluruh Indonesia

Ketua Gerindra Katingan Daftar ke PKB Demi Maju di Pilkada

19 April 2024 - 06:20 WIB

Budy Hermanto, yang kini menjabat anggota DPRD dan juga Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau GerindraKabupaten Katingan mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) daerah tersebut, Kamis, 18 April 2024.

Rizky Aditya Putra Berencana Ikut Penjaringan Bacabup Lamandau di PDIP

19 April 2024 - 06:00 WIB

Rizky Aditya Putra berencana ikut mendaftar sebagai bakal calon (Bacalon) Bupati Lamandau pada proses penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diadakan PDI Perjuangan untuk Pilkada 2024.

Kemenparekraf Sebut Aspek Keamanan Penting dalam Berwisata

19 April 2024 - 05:00 WIB

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, aspek aman, selamat, nyaman, dan menyenangkan dalam berwisata merupakan hal penting, karenanya diperlukan adanya pembentukan manajemen krisis kepariwisataan di berbagai daerah.

Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global

19 April 2024 - 04:00 WIB

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memastikan BRI akan menerapkan langkah ketat dalam rencana aksi korporasi ke depan.

PBNU Sambut Gembira Rencana Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

19 April 2024 - 03:00 WIB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut gembira rencana kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia yang dijadwalkan pada 3-6 September 2024.

Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 02:00 WIB

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

19 April 2024 - 01:00 WIB

Menurutnya pengaduan terkait agraria itu mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

19 April 2024 - 00:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) pada waktu yang tepat.

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

18 April 2024 - 23:51 WIB

Pejabat Bupati Sukamara, Kaspinor mengatakan untuk keberlanjutan pertanian kedepan, maka tongkat estafet pertanian perlu diserahkan kepada petanjmuda.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sidoarjo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia