Golkar Dikhawatirkan Pecah Usai Pemilihan Ketua Umum

  • Oleh Inilah.com
  • 01 Desember 2019 - 18:32 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik Ari Nurcahyo mengatakan, mekanisme dukungan 30 persen bagi bakal Caketum Golkar di awal pendaftaran hingga isu intervensi tiga menteri merupakan bentuk proses nirdemokrasi. Ari mengkhawatirkan apabila mekanisme pemilihan seperti itu dipaksakan, maka Golkar rawan terpecah.

Hal ini disampaikan menyusul, pemilihan ketua umum Partai Golkar, dinilai mengarah ke aklamasi. Sehingga rawan membuat Golkar terpecah. Dengan demikian, bakal merugikan konsolidasi politik Presiden Joko Widodo yang sudah dibangun selama ini.

"Jadi otoriter inkumben ini sebenarnya akan menjerumuskan Partai Golkar pada perpecahan. Itu (Airlangga) sebenarnya harus berbesar hati bahwa mekanisme demokrasi harus dilaksanakan," kata Ari, Minggu, 1 Desember 2019.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, ini mengharapkan Ketum Golkar Airlangga melaksanakan Munas secara demokratis, terbuka dan menjauhkan intervensi eksekutif terlibat dalam pemilihan ketua umum Golkar. Dia tidak ingin Golkar sebagai partai terbesar kedua saat ini, partai tua dan modern, menggadaikan nama besarnya untuk ambisi seseorang.

"Sebenarnya cara-cara tidak demokratis itu mempertaruhkan masa depan Golkar. Partai yang paling siap melakukan modernisasi partai, tapi tidak siap dengan demokrasi. Itu kan ironis," tuturnya.

Ari juga mengingatkan bahwa konsolidasi politik Presiden Jokowi yang susah payah dibangun selama ini pupus karena ulah Airlangga. Sebab, apabila Golkar terpecah, maka eksodus dari partai tersebut menjadi oposisi Presiden Jokowi. Karena sulit orang-orang dari pecahan Golkar itu satu atap dengan Airlangga.

"Konstruksi ini kan kalau sampai terpecah pasti merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri bilang kalau Golkar kenapa-kenapa, ya, pemerintah yang rugi, Pak Jokowi yang rugi. Konsolidasi politik yang dilakukan Pak Jokowi menjadi sia-sia," tutupnya.

(INILAH.COM)

Berita Terbaru