Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sumba Barat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Panas Jelang Munas Golkar, Rizal Mallarangeng Nilai Wajar

  • Oleh Inilah.com
  • 02 Desember 2019 - 07:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng meyakini penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar 3 - 6 Desember 2019 di Jakarta, akan berlangsung damai dan demokratis meski tensi politik menjelang pelaksanaannya mulai meningkat.

"Wajarlah (tensi meningkat). Golkar partai besar, makin tinggi pohon, makin banyak angin. Tapi, Munas pada akhirnya akan damai dan demokratis," kata Rizal di Jakarta, Minggu (1/12/2019), seperti dikutip Antara.

Plt Ketua Partai Golkar DKI Jakarta itu mengajak seluruh kader Partai Golkar menyambut Munas nanti dalam suasana kegembiraan dan persahabatan.

"Kompetisi adalah hal yang biasa. Malah bagus. Tapi ya harus menjadi proses yang membesarkan partai, bukan memecah-belah. Golkar partai besar, kita harus membuatnya lebih besar lagi, bersama-sama," katanya.

Adapun terkait pemilihan ketua umum dalam Munas, Rizal melihat calon petahana Airlangga Hartarto sudah mengantongi dukungan mayoritas. Rizal meyakini Airlangga akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar.

Mengenai kritikan yang dilontarkan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal penunjukan Pelaksana tugas Ketua Golkar di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng menilai isu tersebut hanya dicari-cari.

"Kritik seperti itu dicari-cari. Plt itu bukan orang, tapi lembaga. Sejauh prosedur penetapannya sah, ya tidak ada masalah. Hak suaranya tidak berbeda dengan ketua definitif," ujarnya.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Rizal, pihaknya secara demokratis sudah mengadakan rapat pleno, dan hasilnya adalah dukungan bulat kepada Airlangga Hartarto.

"Keputusan inilah yang kami bawa ke Munas. Jadi tidak sembarangan, tetapi terlembaga. Bukan orang, tapi organisasi. Itu esensinya," tegas Rizal.

Mengenai masa jabatan Plt yang dinilai berkepanjangan, Rizal berkata bahwa hal itu harus dilihat pada konteksnya. Dirinya masih menjadi pelaksana tugas karena berdasarkan kesepakatan, Musyawarah Daerah baru digelar pada 2020.

Berita Terbaru