Jokowi Teken PP Pemberian Fasilitas Perpajakan untuk Usaha Tertentu

Oleh ANTARA
02 Desember 2019 - 11:10 WIB

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada 12 November 2019.

Dikutip dari laman setkab.go.id, Senin, pertimbangan penerbitan PP ini adalah untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal langsung, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha.

Selain itu memberi kepastian hukum guna perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, serta pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Menurut PP ini, kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, di Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan/atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

"Kriteria sebagaimana dimaksud meliputi: a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau c. memiliki kandungan lokal yang tinggi,” bunyi Pasal 2 ayat (3) PP ini.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berupa:
1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5 persen per tahun;

2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

2.1. Untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi dua tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50 persen atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;

b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25 persen atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50 persen;

c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5 persen atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25 persen;

d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10 persen atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20 persen;

e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10 persen;

f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20 persen.

2.2. Untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50 persen atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100 persen yang dibebankan sekaligus;

b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25 persen atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50 persen;

c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5 persen atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25 persen;

d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10 persen atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20 persen.

3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku;

4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) tambahan 1 tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) yang dilakukan Wajib Pajak;

b) tambahan 1 tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;

c) tambahan 1 tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;

d) tambahan 1 tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10 miliar;

e) tambahan 1 tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70 persen paling lambat tahun pajak ke-2;

f) tambahan 1 tahun atau 2 tahun: a) tambahan 1 tahun apabila menambah paling sedikit 300 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 tahun berturut-turut; atau b) tambahan 2 tahun apabila menambah paling sedikit 600 orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 tahun berturut-turut;

g) tambahan 2 tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5persen dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 tahun;

h) tambahan 2 tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30 persen dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang dilakukan di luar kawasan berikat.

"Tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, tahun pajak kedua, dan/atau tahun pajak ketiga sejak saat mulai berproduksi komersial,” bunyi Pasal 3 ayat (2) PP ini.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat dimanfaatkan sejak: saat mulai berproduksi komersial, untuk pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai Penanaman Modal sebagaimana dimaksud; diterbitkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, untuk:

1) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud;

2) pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku sebagaimana dimaksud;

3) tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2; keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, untuk tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 November 2019 ini. (ANTARA)

TAGS:

#Jokowi #Fasilitas Perpajakan #Usaha Tertentu

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Provincial Health Account Sebagai Alat Bantu Monitoring Bidang Kesehatan

25 April 2024 - 18:35 WIB

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Rainer Danny P. Mamahit mengingatkan Provincial Health Account (PHA) sebagai alat bantu monitoring sama halnya seperti District Health Account (DHA).

Ratusan Pelajar Seruyan Ikuti Seleksi Paskibraka

25 April 2024 - 18:30 WIB

Ratusan pelajar darjSMA/SMK sederajatmengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat kabupaten Seruyan 2024.

Soal Warga Buang Sampah di Jembatan Sungai Mentawa, Begini Kata Camat Mentawa Baru Ketapang

25 April 2024 - 18:25 WIB

Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah buka suara terkait adanya warga yang sengaja membuang sampah di Jembatan Sungai Mentawa, Jalan Kapten Mulyono, Sampit.

DLH Palangka Raya Ingatkan Peternak Jaga Kebersihan Lingkungan

25 April 2024 - 18:20 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka RayaYuseran, mengimbau warga yang memiliki usaha peternakan agar dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Semangat Go Green dan Smart City Diharap Dorong Inovasi Kemandirian Daerah

25 April 2024 - 18:15 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengingatkan semangat go green dan smart city.

Badan Kesbangpol Seruyan Lakukan Tahapan Seleksi Paskibraka

25 April 2024 - 18:10 WIB

Pemerintah Kabupaten Seruyan, melaluiBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Seruyan, melaksanakan tahapanseleksicalon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) 2024.

Program Peremajaan Sawit Rakyat Inisiatif Penting Tingkatkan Produktivitas Perkebunan Milik Petani Kecil

25 April 2024 - 18:05 WIB

Pada kesempatan berbeda Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan Program PSR merupakan inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan milik petani kecil.

Subandi Mendorong Program Unggulan Dinas Berjalan Optimal, Pasca Kick Off PBJ

25 April 2024 - 18:00 WIB

CBUT Tbk Komitmen Gunakan Sumber Energi Alternatif Terbarukan

25 April 2024 - 17:55 WIB

PT Citra Borneo Utama Tbk atau CBU Tbk berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya, termasuk di antaranya mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan sumber energi alternatif yang terbarukan.

Sejumlah Puskesmas di Seruyan Jalani Survey Akreditasi dan Re Akreditasi

25 April 2024 - 17:50 WIB

Sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di Kabupaten Seruyan menjalani survey akreditasi dan re akreditasi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia