3 Anggota Fraksi Tetap Tidak Mau Sepakati Anggaran Proyek Pasar Expo Sampit, Begini Alasannya

Oleh Naco
02 Desember 2019 - 20:02 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Pro kontra akibat sikap dewan yang terbelah dengan penganggaran proyek multiyears Pasar Expo Sampit berujung kepada internal DPRD Kotim.

Setidaknya ada beberapa penentang kebijakan itu, terutama dari internal komisi II yang membidangingi yakni M Abadi Ketua Fraksi PKB Kotim, Muhammad Arsyad dari Fraksi Golkar dan yang dari luar komisi II yang juga menyoroti proyek tersebut yakni SP Lumban Gaol dari Komisi I atau Fraksi Demokrat.

Apa yang diutarakan ketiganya sangat beralasan, karena Komisi II DPRD Kotim tidak pernah membahas, menganggarkan, dan menyetujui program kegiatan proyek multiyears itu dipembahasan tahun anggaran 2018 untuk kegiatan anggaran 2019.

Selain itu pada 2018 tidak ada kegiatan fisik. Dalam dokumen atau berita acara bahwa juga kala itu Plt Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kotim pada 2017 - 2018, Heru Wibisono menyatakan tidak pernah membahas tentang kegiatan multiyears.

Berdasarkan nota kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD Kotim pada 2017 dianggarkan Rp 5 miliar di 2018 dan Rp 15 miliar di 2019 sebesar Rp 12 miliar.

"Sementara pembangunan fasilitas expo untuk penyerapan anggaran masih terealisasi untuk pekerjaan studi kelayakan sebesar Rp 184.000.000, sehingga dari salah satu poin dalam berita acara pada 7 November 2018 menegaskan hasil kesepakatan komisi I dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotim serta Kepala Bappenda Kotim selaku perwakilan eksekutif setuju dan sepakat tidak melanjutkan proyek itu," kata Arsyad, Senin 2 Desember 2019.

Tapi faktanya di lapanggan di Oktober 2019 pembangunan proyek multiyears fasilitas expo tetap dilanjutkan dan baru terealisasi 10 persen.

"Mana yang harus diikuti. Apakah hasil kesepakatan MoU 2017 antara eksekutif dan legislatif terkait multiyears atau hasil kesepakatan yang dibuat DPRD dan eksekutif yang ditolak melanjutkan proyek itu pada 2018," kata SP Lumban Gaol menimpali.

Dia khawatir jika ini tetap getol dilanjutkan akan bermasalah secara hukum, karena sudah jelas ada kesepakatan bersama yang telah dilanggar. Sementara itu Abadi mengaku bahwa mereka memang dihadapkan persoalan keputusan yang penuh dengan resiko jabatan sebagai wakil rakyat.

"Kenapa saya katakan demikian, kerena jika disepakati secara aturan perencanaan ada dugaan kesalahan administrasi karena bila sesuai ketentuan bahwa yang namanya pembangunan wajib dilakukan pembahasan oleh pihak terkait sebelum sampai dilaksanakan serta ada potensi dugaan unsur kesengajaan dilalaikan penyerapan anggaran di 2018 sebesar Rp 5 miliar dan di 2019 sebesar Rp 15 miliar," ucapnya.

Dijelaskan anggaran Rp 5 miliar di 2018 realisasi masih kurang lebih Rp 200 juta atau 0,2 persen, sehingga jadi Silpa dan dinilai tidak wajar.

"Kami menilai sangat beralasan langkah komisi 2 saat pembahasan 7 November 2018 sepakat untuk tidak melanjutkan pembangunan proyek tersebut," tegasnya.

Namun yang menjadi persoalan kenapa anggaran masih diperuntukan Rp 15 miliar untuk 2019 dan itu terserap lagi-lagi sangat tidak wajar.

"Hal inilah yang saya pertanyakan Silpa dananya ditaruh di mana, karena bila mengacu Permenkeu No. 18/PMK.07/2017 dijelaskan bahwa uang kas daerah dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar adalah posisi kas saldo positif setelah dikurangi perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk kurun waktu 3 bulan berikutnya terhadap SOPD terkait ada dugaan akan bertentanggan dengan peraturan dimaksud jika dilihat jumlah Silpa," tegasnya.

Atas masalah itulah pertimbangan ketiganya belum bisa sepakat jika dianggarkan kembali di 2020 serta menghindari berdampak kepada implikasi yang bisa muncul, terutama asumsi publik yang menggira bahwa memang adanya dugaan unsur mufakat ingin meraup keuntungan. (NACO/B-6)

TAGS:

#Pasar Expo Sampit #Anggaran #Fraksi

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

19 April 2024 - 15:20 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Sri Neni Trianawati mendorong adanya upaya pengembangan museum yang ada di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

19 April 2024 - 15:10 WIB

Pemkab Gunung Mas gelar rapat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) realisasi pelaksanaan APBD triwulan I tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di aula kantor Bapperida, Jumat, 19 April 2024.

Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

19 April 2024 - 15:00 WIB

Adanya aturan baru dari Kemendikbudristek RI yang tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai ekstakulikuler wajib di sekolah menuai pro dan kontra bagi sejumlah kalangan.

Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

19 April 2024 - 14:50 WIB

Ritual Basara Hai Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, perlu dilaksanakan karena terjadi tragedi yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, dan luka-luka.

RSUD Palangka Raya Naik Kelas, Pj Wali Kota Minta Peningkatan Layanan

19 April 2024 - 14:40 WIB

RSUD Palangka Raya telah resmi naik kelas dari tipe D menjadi tipe C. Perubahan ini menandai era baru dalam pelayanan kesehatan dengan harapan akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

Pemprov Kalteng Siapkan 1000 KPR Subsidi untuk Guru

19 April 2024 - 14:30 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengklaim tengah menyiapkan program 1000 rumah untuk guru melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pj Wali Kota Palangka Raya Apresiasi Dukungan DPRD dalam Pengesahan Raperda

19 April 2024 - 14:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DPRD terutama dalam kecepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemko.

Badan Pengelola Masjid Agung Al Mukarram Kapuas Gelar Halal Bihalal

19 April 2024 - 14:10 WIB

Badan Pengelola Masjid Agung Al Mukarram Amanah Kuala Kapuas telah menggelar acara Halal Bihalal.

Disbudpar Kalteng Persiapkan Event Festival Budaya Isen Mulang

19 April 2024 - 14:00 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng mempersiapkan Festival Budaya Isen Mulang yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei 2024.

Achmad Rasyid Dukung Pembangunan RTH di Palangka Raya

19 April 2024 - 13:50 WIB

Adanya rencana pembongkaran gedung KONI lama disekitaran bundaran besar Kota Palangka Raya oleh Pemprov Kalteng untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) banyak yang menyatakan tidak setuju.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia