Bupati Barito Utara: 3 Isu Strategis Harus Jadi Perhatian Forum Sekretaris Daerah Kalteng

  • Oleh Ramadani
  • 03 Desember 2019 - 20:40 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H Nadalsyah mengharapkan agar dalam Rapat Kerja (Raker) komisariat wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Kalteng tahun 2019 agar isu-isu strategis untuk segera mendapatkan perhatian bersama.

Isu strategis tersebut, kata Nadalsyah, Selasa 3 Desember 2019, yakni terkait dengan kelembagaan perangkat daerah bahwa ada wacana penghapusan eselon III dan eselon IV ditiap level pemerintahan, yang dialihkan kejabatan fungsional berbasis pada keahlian,keterampilan dan kompentsi tertentu.

Selanjutnya, Terkait dengan evaluasi jabatan untuk menghasilkan kelas jabatan dan nilai jabatan,bahwa saat ini seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota sedang meyusun dan meminta validasi hasil evaluasi jabatan ke Menteri PAN RB melaui deputi di Jakarta.

“Dokumen evaluasi jabatan diperlukan dalam menentukan kelas jabatan sebagai satu syarat pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil,” ungkapnya.

terkait peyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), lanjut dia, bahwa proses seleksi terbuka untuk setiap jabatan pimpinan tinggi harus dilengkapi dengan dokumen standart kompetensi jabatan sesuai syarat yang ditetapkan dalam PP No.11 Tahun 2017 tentang menejemen PNS dan PERMENPAN RB Nomor 33 Tahun 2018 tentang standar kompentsi jabatan.

Menambahkan hal tersebut, Sekda Provinsi Kalteng fahrizal Fitri dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekda Gunung Mas yang juga Ketua Korwil Forsesdasi kalteng Drs Yanseiterson mengatakan posisi dan peran sekretaris daerah yang sangat strategis ini sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam perumusan, kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi.

“Oleh karena itu profesionalisme dan integritas menjadi persyaratan yang mutlak. Perlu saya ingatken kembali, agar forum ini jangan menjadi organisasi yang ikut berpolitik atau menjadi organisasi yang ekslusif serta tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah, tetapi menjadi organisasi yang mempunyai manfaat positif untuk kepentingan daerah dan kepentingan bangsa dan negara,” kata Yanseiterson. (RAMADHANI/B-5)

Berita Terbaru