Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

KPK Banding Vonis Markus Nari di Kasus e-KTP

  • Oleh Inilah.com
  • 03 Desember 2019 - 23:00 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Markus Nari, terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP.

Mengembalikan uang hasil korupsi ke negara, menjadi salah satu pertimbangan KPK mengajukan banding.

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti, karena dalam putusan Pengadilan Tipikor itu, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah USD 400 Ribu. Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Stasiun TVRI Senayan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (3/12/2019).

Sedangkan dugaan penerimaan lain, lanjut Febri, yaitu USD 500 saat ini belum diakomodir ke dalam Putusan tingkat pertama tersebut.

"Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima USD900 Ribu atau setara lebih dari Rp12 Miliar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," kata Febri.

Selain itu, lanjut Febri, KPK juga berharap penanganan kasus korupsi e-KTP tersebut bisa membongkar secara maksimal bagaimana persekongkolan aktor politik dan birokrasi dalam "mengkondisikan" sejak awal proyek Triliunan Rupiah itu, sejak tahap penyusunan anggaran, perencanaan proyek hingga implementasi. Apalagi e-KTP merupakan sesuatu yang sangat vital bagi administrasi kependudukan dan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak untuk pekerjaan panjang ini sangat dibutuhkan," imbuhnya.

Sebelumnya, pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan anggota DPR dari Golkar, Markus Nari dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Markus juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 400 Ribu Dollar AS, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun pasca menjalani pidana pokok. [INILAHCOM/adc]

Berita Terbaru

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

  • 25 April 2024 - 21:55 WIB
Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

  • 25 April 2024 - 21:51 WIB
Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

  • 25 April 2024 - 21:45 WIB
Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

  • 25 April 2024 - 21:41 WIB
Bawaslu Lamandau Evaluasi dan Seleksi Panwascam Jelang Pilkada 2024

Bawaslu Lamandau Evaluasi dan Seleksi Panwascam Jelang Pilkada 2024

  • 25 April 2024 - 21:35 WIB
Begini Kondisi Warga Kotim yang Terkena Serangan Buaya

Begini Kondisi Warga Kotim yang Terkena Serangan Buaya

  • 25 April 2024 - 21:32 WIB
Indeks MCP Palangka Raya Raih Nilai 91

Indeks MCP Palangka Raya Raih Nilai 91

  • 25 April 2024 - 21:31 WIB
49 Calon Anggota Paskibraka Barito Utara Lolos Seleksi Tahap Akhir

49 Calon Anggota Paskibraka Barito Utara Lolos Seleksi Tahap Akhir

  • 25 April 2024 - 21:26 WIB
Wagub Kalteng Sebut Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Penting Jadi Perhatian

Wagub Kalteng Sebut Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Penting Jadi Perhatian

  • 25 April 2024 - 21:21 WIB
Jemaah Calon Haji Lamandau Mulai Jalani Bimbingan Manasik Haji

Jemaah Calon Haji Lamandau Mulai Jalani Bimbingan Manasik Haji

  • 25 April 2024 - 21:15 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri