INILAHCOM, Pekanbaru - Gubernur Riau, Syamsuar memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia bilang, sejuta hektar perkebunan sawit dari total 2,4 juta hektar di Bumi Lancang Kuning, menunggak pajak. Waduh.

"Data kita ada 2,4 juta hektar lebih kebun sawit di Riau. Tapi kenyataannya yang bayar pajak 1,19 juta. Satu juta hektar lagi ke mana," kata Syamsuar usai melantik pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau di Kota Pekanbaru, Selasa (3/12/2019).

Dia mengatakan, fakta tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan juga asosiasi yang menaungi petani kelapa sawit di Riau. Menurut dia, pajak menjadi sektor yang diperhatikan untuk pembangunan negara dan daerah. "Inilah yang akan kita cari. Kita butuh duit. Negara ini butuh pendapatan dari pajak baik untuk negara dan daerah," ujar Syamsuar.

Keberadaan satuan tugas penegakan hukum yang melibatkan penegak hukum serta pemerintah setempat diharapkan menjadi jawaban untuk mengatasi pada wajib pajak nakal. Saat ini pemerintah tengah berfokus melakukan penertiban perkebunan sawit, terutama yang ditengarai berada di kawasan hutan. "Dengan adanya begini (penegakan hukum) diharapkan tumbuh kesadaran," tutur Syamsuar.

Ketua DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, sedikitnya ada tiga tantangan terkait perkebunan sawit di Riau. Selain keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, tataniaga tandan buah segar dan hilirisasi sawit menjadi dua masalah lain yang harus ditindaklanjuti. "Satu per satu permasalahan ini sudah mulai terurai dengan terbitnya Inpres nomor 6/2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit," kata Gulat.