Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Menkumham: RUU Omnibus dan Ibukota Baru Prioritas

  • Oleh Inilah.com
  • 05 Desember 2019 - 23:52 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait omnibus law dan pemindahan ibukota menjadi prioritas yang harus segera disahkan.

"Yang sangat prioritas adalah omnibus law, pemindahan ibukota negara dan RUU yang 'carry over' dari periode lalu," kata Yassona di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 5 Desember 2019.

Dia menjelaskan RUU terkait Omnibus Law adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Menurutnya RUU tentang Ibukota Negara harus dibahas karena pemindahan ibukota negara merupakan program yang harus segera diselesaikan dasar hukumnya.

"Nanti DPR juga mengajukan yang lain, nanti kita lihat," ujarnya. Selain itu menurut dia, ada beberapa RUU yang menjadi prioritas pemerintah yang harus segera diselesaikan yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai yang ketiganya merupakan "carry over" periode 2014-2019.

Yasonna mengatakan untuk RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak masuk dalam prioritas yang diusulkan pemerintah karena masih ada yang harus dibahas ulang. "(RUU P-KS) sementara ini tidak menjadi prioritas karena masih ada yang harus dibahas ulang," katanya.

Sebanyak 15 RUU prioritas tahun 2020 yang menjadi usulan pemerintah yaitu:

1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)

3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. RUU tentang Pemasyarakatan

5. RUU tentang Bea Materai

6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

11. RUU tentang Ibukota Negara

12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

15. RUU tentang Perkoperasian

Berita Terbaru