Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Serdang Bedagai Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Begini Modus Kasus Pajak Pengusaha Minyak di Sampit

  • Oleh Naco
  • 10 Desember 2019 - 16:12 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Cucu Supriatna menjelaskan modus operandi kasus pajak yang menyeret tersangka berinisial SKA dan TP, pengusaha minyak di Kotim.

Cucu Supriatna menjelaskan, SKA karyawan CV MMM diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang isinya tidak benar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit.

Modusnya, menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) bersama terpidana berinisial A.

Itu mereka lakukan untuk mengurangi pajak yang masih harus dibayar, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan. Setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun pajak 2012 - 2015. 

Atas tindak pidana perpajakan tersebut, A melalui CV MMM telah diputuskan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 111/Pid.B/2019/PN Spt, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 8.404.570.000.

"Harta yang telah disita untuk negara dan segera dapat dilakukan lelang. Jika hasil lelang harta tersebut masih belum menutupi atas denda yang dijatuhkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan," katanya saat press rilis di Kejari Kotim didampingi Kepala KPP Pratama Sampit, Hasan Basri, Kepala Kejari Kotim Hartono, dan jajarannya, Selasa, 10 Desember 2019.

Perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 4.202.285.000.

Sedangkan untuk tersangka, TP selaku penanggungjawab PT DM telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT PPN) yang isinya tidak benar.

TP mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) untuk mengurangi pajak yang masih harus dibayar, periode Januari - Desember 2014. Perbuatannya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 324.437.980.

"Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menghimbau seluruh Wajib Pajak agar menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kondisi atau transaksi yang sebenarnya," tegasnya. 

Berita Terbaru

Airlangga Harap Konflik Iran-Israel Tidak Menimbulkan Efek Lanjutan

Airlangga Harap Konflik Iran-Israel Tidak Menimbulkan Efek Lanjutan

  • 20 April 2024 - 14:20 WIB
Gas Melon Dijual Melebihi HET, Legislator Sebut Masalah Klasik

Gas Melon Dijual Melebihi HET, Legislator Sebut Masalah Klasik

  • 20 April 2024 - 14:10 WIB
Zhou Guanyu Optimistis Bisa Cetak Poin pada Sprint GP China

Zhou Guanyu Optimistis Bisa Cetak Poin pada Sprint GP China

  • 20 April 2024 - 14:00 WIB
Ajang Pemilihan Duta Wisata Kompetisi yang Diminati Generasi Muda

Ajang Pemilihan Duta Wisata Kompetisi yang Diminati Generasi Muda

  • 20 April 2024 - 13:51 WIB
Pochettino Ingatkan Palmer Tak Perlu Buktikan Diri di Hadapan City

Pochettino Ingatkan Palmer Tak Perlu Buktikan Diri di Hadapan City

  • 20 April 2024 - 13:40 WIB
Pj Bupati Lamandau Tinjau dan Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

Pj Bupati Lamandau Tinjau dan Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir

  • 20 April 2024 - 13:30 WIB
Coventry Ingin Nikmati Kesempatan Langka Hadapi MU di Wembley

Coventry Ingin Nikmati Kesempatan Langka Hadapi MU di Wembley

  • 20 April 2024 - 13:20 WIB
OJK Kalteng Catat Januari - Maret Ada 561 Permintaan Layanan

OJK Kalteng Catat Januari - Maret Ada 561 Permintaan Layanan

  • 20 April 2024 - 13:10 WIB
Juventus Hanya Mampu Bawa Satu Poin dari Kandang Cagliari

Juventus Hanya Mampu Bawa Satu Poin dari Kandang Cagliari

  • 20 April 2024 - 13:00 WIB
Peserta Seleksi Calon Paskibraka Kapuas Jalani Tes Urin

Peserta Seleksi Calon Paskibraka Kapuas Jalani Tes Urin

  • 20 April 2024 - 12:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri