RI Minta Percepatan Pemanfaatan Dana REDD+

Oleh Inilah.com
10 Desember 2019 - 18:26 WIB

INILAHCOM, Madrid - Indonesia mengapresiasi kerja sama dengan Norwegia yang telah dilaksanakan dengan prinsip mutual trust dan mutual respect. RI meminta bagaimana dana yang masih tersedia dari Letter of Intent (LoI) dapat segera dimanfaatkan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri LHK Alue Dohong kepada Ola Elvestuen, Menteri LH dan Iklim Norwegia, pada pertemuan bilateral kedua negara pada Senin pagi 9 Desember 2019 waktu Madrid, di sela-sela pertemuan UNFCCC COP25.

Wamen menambahkan bahwa Indonesia telah memfasilitasi penggunaan dana LoI dengan membentuk Badan Pengelola Dana Kingkungan Hidup (BPDLH) yang akan mengelola dana-dana lingkungan (environmental funds), termasuk dana Result-Based Payments (RBP) yang telah disepakati dalam LoI.

Namun demikian Indonesia merasa proses verifikasi oleh verifikator independen dari Norwegia berlangsung cukup lama terhadap capaian Indonesia menurunkan emisi, khususnya yang telah dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2e pada periode 2106-2017.

Menteri Ola merespon permintaan Indonesia tersebut secara tidak spesifik, menyatakan bahwa Norwegia masih melakukan finalisasi atas mekanisme verifikasi yang akan dilakukan dan segera akan membahas dengan Indonesia. Ditambahkan bahwa tahun depan merupakan 10 tahun kerja sama sejak LoI ditandatangani pada 2010.

Ditekankan Norwegia bahwa kedua negara telah banyak melakukan upaya untuk menyepakati dan melakukan standardisasi penghitungan pengurangan emisi yang menjadi basis penggunaan dana LoI.

"Kita perlu melakukan selebarasi 10 tahun kerja sama Indonesia-Norwegia dengan menunjukkan capaian kerja sama kita kepada dunia. Memasuki satu dasawarsa kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia perlu menunjukkan upaya peningkatan penurunan emisi dari sektor lahan melalui gambut dan mangrove," kata Aule, Selasa (10/12/2019).

Kemudian, Indonesia telah menginisiasi pula pembentukan International Tropical Peatland Centre (ITPC) sebagian bagian dari kerja sama selatan-selatan yang dapat pula diarahkan untuk mengurangi emisi dan perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dan negara anggota lainnya.

Wamen LHK menyetujui gagasan Norwegia untuk memobilisasi dana REDD+, tidak hanya bergantung pada LoI dengan Norwegia sehingga partisipasi banyak pihak akan memperkuat upaya bersama dalam mengatasi perubahan iklim dunia.

Hutan masih merupakan andalan bagi banyak negara untuk menurunkan emisi. Untuk itu kegiatan yang terkait dengan perbaikan kerusakan hutan atau upaya mempertahankan hutan alam masih menjadi fokus Norwegia dalam bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

Selanjutnya Wamen menyatakan bahwa pada dasarnya Indonesia dan Norwegia telah menyapakati perlunya pelibatan sektor swasta (non-state actors) dalam pencapaian NDC sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ola.

Laksmi Dhewanthi, Staf Ahli Menteri bidang Industri dan Perdagangan Interbasional, menambahkan bahwa kita perlu menyepakati tata waktu yang jelas untuk mengoperasionalisasikan BPDLH dalam mengelola dana RBP dari LoI Indonesia-Norwegia sehingga penyaluran dan penggunaan dana tersebut dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kinerja REDD+ di Indonesia.

Wamen menekankan bahwa saat ini Presiden menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas operasionalisasi kegiatan pembangunan di segala bidang. Bahkan Presiden RI menggagas adanya Omni Bus law untuk mengurai dan menyederhanakan proses-proses birokrasi dan investasi.

Mengakhiri pertemuan, dibicarakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang dijelaskan Wamen LHK bahwa kegiatan pemindahan IKN akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan keberadaan hutan dan ekosistem lainnya. Forest city nanti akan menjadi konsep utama dalam pembangunan IKN. [INILAHCOM/jat]

TAGS:

#RI #REDD+ #Dana REDD+ #Dana

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Sunarti: Kalteng Mendapat Alokasi Pupuk Subsidi 27.096 Ton

25 April 2024 - 02:00 WIB

Sunarti merincikan keputusan Menteri Pertanian tersebut menjelaskan Kalteng mendapat tambahan Alokasi Pupuk Subsidi untuk Pupuk Urea sebesar 6.685 ton menjadi 11.427 ton.

DWP Disdik Kalteng Ajak Kaum Perempuan Terus Berkarya

25 April 2024 - 01:00 WIB

Apalagi dengan momentum peringatan hari kartini yang dilaksanakan setiap tanggal 21 April setiap tahunnya sebagai pengingat perjuangan perempuan.

Dishub Jambi Belajar Peningkatan PAD ke Kalteng

25 April 2024 - 00:30 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Jambi melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Kalteng dalam rangka kaji tiru terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan.

Leonard S Ampung: Musrembang Sepurnakan RPJPD dan RKPD

25 April 2024 - 00:01 WIB

Sekaligus menentukan, arah kebijakan Pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja beserta lokasi.

Khemal Ajak Semua Pihak Sinergi dalam Mengatasi Permasalahan HET Gas LPG 3 Kg

24 April 2024 - 23:51 WIB

Sinergi ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan LPG dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Palangka Raya.

Musrembang Forum Tampung Aspirasi Perencanaan Pembangunan

24 April 2024 - 23:41 WIB

Ia mengatakan hal itu berguna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu Pembangunan Jangka Panjang.

Inspektorat Kalteng Harap Peran Bersama Tingkatkan MCP dan SPI 2024

24 April 2024 - 23:31 WIB

Selain itu, dibahas langkah yang perlu dalam perbaikan dan meningkatkan hasil tersebut yang akan disampaikan oleh KPK RI secara lebih rinci dan mendalam.

Jabatan Pj Sekda Palangka Raya Berlaku 6 Bulan

24 April 2024 - 23:21 WIB

Hera menjelaskan pengangkatan Achmad Zaini sebagai Pj Sekda merupakan langkah sementara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik.

Pemeriksaan Administrasi Awal Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Digelar, Ini Pesan Kapolres Kapuas

24 April 2024 - 23:11 WIB

Kegiatan dibuka oleh Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Muliadnyana yang sekaligus menyampaikan sejumlah pesan kepada peserta.

Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Desak Dishub Berantas Jukir Liar

24 April 2024 - 23:00 WIB

Hal ini dilakukan agar tidak ada ruang bagi mereka untuk memungut biaya parkir di luar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia