Jokowi Minta Menko Polhukam Kawal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Oleh ANTARA
11 Desember 2019 - 15:16 WIB

JAKARTA, (Antara) - Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengawal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM besar masa lalu.

"Saya laporkan semua yang dilakukan Menko Polhukam, termasuk rencana RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan Presiden Jokowi selain meminta dirinya ikut mengawal pemberantasan korupsi, juga ikut mengawal penyelesaian kasus HAM.

"Presiden memberi penekanan pemberantasan korupsi di berbagai sektor supaya ke depan lebih efektif, lalu juga penyelesaian kasus HAM," katanya.

Ia menyebutkan pemerintah ingin menyelesaikan penanganan pelanggaran HAM yang macet.

"Karena sudah belasan tahun reformasi, kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu," katanya.

Setelah dipetakan, lanjutnya, ada yang sudah diadili, ada yang tidak ditemukan objek maupun subjeknya, sehingga perlu dicari seperti apa kebenarannya, lalu rekonsiliasi.

"Kan subjek pelaku sudah tidak ada, saksi sudah tidak ada, bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 1984 Siapa yang mau visum Dalam kasus petrus itu, kan itu sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku dan lainnya, seperti itu yang akan diselesaikan," katanya.

Sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, baik dengan cara non yudisial tanpa mengabaikan mekanisme yudisial maupun sebaliknya.

"Pernyataan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang akan melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini perlu mendapat dukungan," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu saat jumpa pers di Kantor LPSK Jakarta.

Menurut dia, langkah pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ini mungkin bisa dimulai dengan bertanya kepada para korbannya, model penyelesaian seperti apa yang mereka kehendaki.

"Setelah mendengar, pemerintah harus segera mengambil keputusan model yang diterapkannya. Apapun model penyelesaian yang dipilih berpotensi menimbulkan pro kontra. Namun, bila sulit sampai pada pilihan mekanisme yang ideal, jalan tengahnya adalah mekanisme yang paling mungkin untuk diterapkan. Di sini pemerintah dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan," kata Edwin.

Oleh karena itu, lanjut dia, agar penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bisa dilakukan lebih progresif, maka penyelesaiannya tidak dibatasi mekanisme formil yudisial maupun non yudisial.

"Karena akan berkonsekuensi pada proses yang panjang, penuh tantangan serta berpotensi menuai banyak polemik," katanya.

Namun demikian, pemerintah tetap harus menyediakan ruang pada mekanisme penyelesaian yang menggunakan pendekatan hukum baik melalui pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai jalan pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi.

TAGS:

#Jokowi #Menko Polhukam #Pelanggaran HAM

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dishub Palangka Raya Atur Lalu Lintas di Jalan Bukit Keminting Demi Hindari Kecelakaan dan Kemacetan

19 April 2024 - 10:45 WIB

Kepala Dinas Perhubungan Palangka RayaAlman Parluhutan Pakpahanmengatakan,pihaknya saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Bukit Keminting, simpang Jalan Tingang menuju Jalan Lele.

Menko: Kepercayaan Investor Masih Kuat Terhadap Ketahanan Indonesia

19 April 2024 - 10:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakankepercayaan investor masih cukup kuat terhadap ketahanan kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak geopolitik dunia, yang mendisrupsi rantai pasok berbagai komoditas global.

Pemko Palangka Raya Evaluasi Survei Program Paketing

19 April 2024 - 10:15 WIB

Pemko Palangka Raya melakukan evaluasi atas hasil survei perencanaan dan penganggaran program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan stunting (Paketing).

PLN Catat Penggunaan SPKLU di Kalselteng Naik Hingga 2.000 Persen

19 April 2024 - 10:00 WIB

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) mencatat penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di daerahnya meningkat hingga 2.000 persen pada Januari-April 2024 dibandingkan periode sama 2023.

Disbudpar Kalteng Klaim Peningkatan Kunjungan Wisatawan Saat Libur Lebaran

19 April 2024 - 09:45 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng mengklaim terjadi peningkatan wisatawan di beberapa wilayah saat masa lebaran.

Pengamat Ingatkan Polri Gali Sebab 7 Orang Gabung Kelompok Teroris JI

19 April 2024 - 09:30 WIB

Pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani mengingatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk fokus menggali alasan atau penyebab tujuh orang yang diduga bergabung dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Sulawesi Tengah (Sulteng).

DLH Palangka Raya Luncurkan Gerakan Daur Ulang Skala Rumah Tangga

19 April 2024 - 09:15 WIB

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya meluncurkan program inovatif untuk mengurangi sampah dari sumbernya, program ini diberi nama Daur Ulang Skala Rumah Tangga.

Aston Villa hingga Fiorentina Melaju ke Semifinal Liga Conference

19 April 2024 - 09:00 WIB

Aston Villa hingga Fiorentina memastikan diri melaju ke babak semifinal Liga Conference setelah memainkan leg kedua babak perempat final, Jumat dini hari WIB.

Jembatan Putus Hingga Warga Mengungsi Akibat Banjir Lahar Semeru

19 April 2024 - 08:40 WIB

Sejumlah jembatan dikabarkan putus hingga warga mengungsi ke sejumlah tempat yang aman akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Lujmajang, Jawa Timur, Kamis (18/4) malam.

Sektor Jasa Keuangan Kalteng Resilien dan Konsisten Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

19 April 2024 - 08:20 WIB

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa sektor jasa keuangan Kalteng saat ini tetap resilien atau mampu beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit dengan konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bengkalis Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia