Politisi asal Papua tersebut menegaskan, sebenarnya Papua Selatan itu lebih siap dibandingkan dengan Papua Tengah maupun Papua Pegunungan, karena mereka itu kan dulu satu kabupaten sebenarnya, namanya Merauke.

"Hanya karena reformasi ini terbuka pemekaran-pemekaran. Merauke dimekarkan menjadi Asmat, Boven Digul, Mappi, dan Merauke sendiri," terangnya.

Komaruddin mengungkapkan, ibukota dari Propinsi Papua Selatan nantinya adalah Merauke.

"Merauke sangat siap. Bandaranya mau Boeing berapa pun siap mendarat di sana. Antonov Rusia pun bisa mendarat di sana. Merauke itu kan daerah datar bukan daerah pegunungan. Jutaan hektar luasnya," ucapnya.

Komaruddin menuturkan, teman-teman Komisi II DPR RI dari semua fraksi sudah merespon positif tinggal sekarang tinggal pemerintah juga harus mewujudkannya.

"Peraturan baru yang kita rancang ibukota propinsi otomatis jadi kota. Jadi dari segi persyaratan sebetulnya sudah siap.
Papua Selatan sendiri berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Australia jadi dari letak geostrategisnya sangat baik," tuturnya.

Ia pun menyarankan, penyelesaian Papua harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan bermartabat.

"Menyeluruh artinya tidak bisa satu-satu, harus keseluruhan masalah harus dilihat, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya, harus dilihat secara keseluruhan," katanya.

Menurut Komaruddin, bermartabat artinya harus melibatkan seluruh stakeholder dalam pembangunan di Papua.

"Bermartabat artinya harus mengajak seluruh stakeholder di Papua untuk mendiskusikan tentang membangun Papua yang ideal ke depan seperti apa," jelasnya.

Komaruddin menghimbau, jangan membangun Papua menurut kacamata Jakarta, artinya kita bangun infrastruktur besar-besar di Papua dianggap selesai masalah.

"Pak Harto dulu juga membangun infrastruktur tapi disertai dengan DOM (Daerah Operasi Militer -red) akhirnya juga meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Papua.

Lebih lanjut Komaruddin mengaku, dirinya mendorong Komisi II DPR RI untuk mengundang Mendagri kita harus membahas ini secara serius, dalam waktu dekat setelah reses.

"Supaya kita bisa melihat persoalan Papua secara komprehensif, karena ini masalah trust atau kepercayaan, makanya kepercayaan orang Papua terhadap Jakarta kan harus dicari solusinya, supaya kebijakan yang diberikan itu harus menyembuhkan luka-luka hati Masyarakat Papua," pungkasnya. [INILAHCOM/hpy]