BORNEONEWS, Pangkalan Bun -  Implementasi program biodiesel B30 perlu memperhatikan sejumlah hal, mulai dari kesiapan teknis, distribusi hingga pemberian insentif, untuk menjaga konsistensi pasokan bahan bakar nabati atau biofuel.

Peneliti Instutite for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah di Jakarta, baru-baru ini, mengatakan seiring dengan terus membaiknya harga minyak kelapa sawit di pasar internasional, maka pemerintah diharapkan bisa menyiapkan insentif agar produsen tetap memasok kebutuhan dalam negeri.

"Kebijakannya ketika harga sawit naik, pemerintah siapkan insentif. Jadi meski harga sawit naik, teman-teman produsen yang jual biofuel dapat insentif, seperti pajak atau lainnya," katanya.

Rusli mengatakan pemerintah memang tidak secara gamblang melarang ekspor biofuel dari minyak kelapa sawit setelah implementasi program tersebut.

"Kembali lagi ke moral produsen, mereka harus tahu diri karena saat harga turun pemerintah berusaha sampai membuat program B20-B30 begini, tapi ketika harga naik malah ekspor. Sebaiknya tahu diri," ujar Rusli Abdullah.

Rusli mengatakan dengan biofuel dimanfaatkan di dalam negeri juga akan membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan dan neraca dagang akibat impor yang terlalu besar.