Eks Komut BUMN Kodja Bahari Blak-blakan Soal Kondisi Perusahaan

  • Oleh Teras.id
  • 13 Desember 2019 - 15:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - PT Dok Kodja Bahari menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara yang disoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, BUMN bidang perkapalan itu tetap mengalami kerugian meski sudah menerima suntikan Penyertaan Modal Negara alias PMN.

Eks Komisaris Utama PT DKB, Desi Albert Mamahit buka-bukaan soal kondisi perusahaan galangan kapel pelat merah itu. Mamahit mengatakan, sebelum ia berhenti dari posisinya pada September lalu, kondisi keuangan BUMN itu memang kurang sehat.

"Singkat kata, keadaannya parah dan minus," ujar dia kala berbincang dengan Tempo di Jakarta, Rabu malam, 11 Desember 2019.

Menurut dia, pemasukan perusahaan cenderung sedikit dibanding seharusnya. Imbasnya, perusahaan kesulitan membayar gaji pegawainya. Pembayaran upah itu kerap dicicil, misalnya 25-50 persen saja.

Terkadang, gaji satu bulan itu belum lunas hingga akhirnya masuk ke periode bulan berikutnya. Hal tersebut terjadi, kata Mamahit, lantaran perusahaan tidak punya uang. Ketiadaan duit itu adalah buntut dari pekerjaan yang tidak kunjung selesai.

"Jadi dalam sebulan kerap hanya segitu yang diterima karyawan," tuturnya. "Coba bayangkan dengan aset yang begitu bagus, tapi kemampuan membayar gaji terbatas."

Mamahit mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan operasional dan gaji karyawan setiap bulannya, BUMN ini perlu menggelontorkan duit sekitar Rp 8 miliar. Sementara, penerimaan tak sampai Rp 1 miliar.

Persoalan pembayaran gaji tersebut, dinilai Mamahit, membuat etos kerja karyawan turun drastis. Kondisi tersebut, menurut Mamahit, mendorong perusahaan mengakali kondisi keuangan perusahaan demi bisa membayar gaji karyawan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan bunga perbankan dari duit Penyertaan Modal Negara alias PMN.

Belum lagi, kondisi tersebut diperparah dengan tenggelamnya beberapa floating docks dalam beberapa waktu ke belakang. Sehingga, pendapatan pun berkurang signifikan. Sementara, Dana PMN total Rp 900 miliar yang diterima DKB untuk pengadaan sarana galangan dan floating dock terindikasi bermasalah sampai saat ini.

Berita Terbaru