Eks Komut BUMN Kodja Bahari Blak-blakan Soal Kondisi Perusahaan

Oleh Teras.id
13 Desember 2019 - 15:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - PT Dok Kodja Bahari menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara yang disoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, BUMN bidang perkapalan itu tetap mengalami kerugian meski sudah menerima suntikan Penyertaan Modal Negara alias PMN.

Eks Komisaris Utama PT DKB, Desi Albert Mamahit buka-bukaan soal kondisi perusahaan galangan kapel pelat merah itu. Mamahit mengatakan, sebelum ia berhenti dari posisinya pada September lalu, kondisi keuangan BUMN itu memang kurang sehat.

"Singkat kata, keadaannya parah dan minus," ujar dia kala berbincang dengan Tempo di Jakarta, Rabu malam, 11 Desember 2019.

Menurut dia, pemasukan perusahaan cenderung sedikit dibanding seharusnya. Imbasnya, perusahaan kesulitan membayar gaji pegawainya. Pembayaran upah itu kerap dicicil, misalnya 25-50 persen saja.

Terkadang, gaji satu bulan itu belum lunas hingga akhirnya masuk ke periode bulan berikutnya. Hal tersebut terjadi, kata Mamahit, lantaran perusahaan tidak punya uang. Ketiadaan duit itu adalah buntut dari pekerjaan yang tidak kunjung selesai.

"Jadi dalam sebulan kerap hanya segitu yang diterima karyawan," tuturnya. "Coba bayangkan dengan aset yang begitu bagus, tapi kemampuan membayar gaji terbatas."

Mamahit mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan operasional dan gaji karyawan setiap bulannya, BUMN ini perlu menggelontorkan duit sekitar Rp 8 miliar. Sementara, penerimaan tak sampai Rp 1 miliar.

Persoalan pembayaran gaji tersebut, dinilai Mamahit, membuat etos kerja karyawan turun drastis. Kondisi tersebut, menurut Mamahit, mendorong perusahaan mengakali kondisi keuangan perusahaan demi bisa membayar gaji karyawan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan bunga perbankan dari duit Penyertaan Modal Negara alias PMN.

Belum lagi, kondisi tersebut diperparah dengan tenggelamnya beberapa floating docks dalam beberapa waktu ke belakang. Sehingga, pendapatan pun berkurang signifikan. Sementara, Dana PMN total Rp 900 miliar yang diterima DKB untuk pengadaan sarana galangan dan floating dock terindikasi bermasalah sampai saat ini.

"PMN itu kalau saya bilang tidak dimanfaatkan dengan benar," tutur Mamahit.

Berdasarkan laporan keuangan di laman resmi DKB, pendapatan perusahaan pada periode 2010-2014 cenderung fluktuatif. Pada 2014, pendapatan tercatat sebesar Rp 558,14 miliar. Sementara, rugi bersih perusahaan mencapai Rp 175,9 miliar. Kala itu, total aset adalah Rp 1.327,27 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tujuh BUMN yang telah menerima Penyertaan Modal Negara namun kinerja keuangannya tetap merugi pada 2018.

"Kerugian terjadi pada tujuh BUMN, yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PTKrakatau Steel," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Kala itu, ia mengatakan PT Dok Kodja Bahari mengalami rugi akibat beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi, yaitu 58 persen dari pendapatan.

(TERAS.ID)

TAGS:

#BUMN #Kondisi BUMN #Perusahaan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Plh Asisten Pemkesra Kalteng Ikuti Puncak Peringatan Hari Otda

26 April 2024 - 02:41 WIB

Peringatan Hari Otda XXVIII di Surabaya mengambil tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.

Dislutkan Kalteng Sambut Baik Sertifikasi Elektronik Penanganan Ikan

26 April 2024 - 02:22 WIB

Langkah ini mempercepat proses sertifikasi sehingga tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan dalam menjalankan proses produksi usahanya.

Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah, Kepala BKD Kalteng Ingatkan Komitmen Reformasi Birokrasi

26 April 2024 - 02:00 WIB

Lisda?mengajak semua ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab dalam membangun reformasi birokrasi.

Golkar Kalteng Perkuat Internal Partai untuk Hadapi Pilkada 2024

26 April 2024 - 01:41 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus. Sehingga, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi internal partai.

Kemenag Kotim Jadwalkan Keberangkatan 161 JCH ke Embarkasi Banjarmasin

26 April 2024 - 01:21 WIB

JCH Kotim akan mulai memasuki asrama UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 09.00 WITA.

Tim Animal Rescue Pandulima Evakuasi Ular di Rumah Warga, Tidak Ada Korban Jiwa

26 April 2024 - 01:00 WIB

Setibanya di lokasi, tim Pandulima menemukan ular kecil yang dilaporkan oleh Holik berada di kamar mandi.

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.?

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia