Penasihat Hukum Kecewa dengan Putusan Praperadilan

  • Oleh Agus Priyono
  • 17 Desember 2019 - 18:06 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Penasihat hukum (PH) enam tersangka kasus korupsi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mengaku kecewa dengan putusan majelis yang menolak seluruh permohonan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa, 17 Desember 2019.

Antonius Kristiano, selaku PH dari keenam tersangka mengatakan, jika putusan dalam persidangan tersebut memang merupakan hak dari majelis hakim.

Namun menurutnya, jika dalam pengambilan putusan perkara tidak didasari oleh fakta persidangan serta bukti-bukti yang ada, maka jelas akan ada sanksi ke depannya.

"Putusan menolak itu sah saja dan tidak terlalu menjadi persoalan. Namun ada yang perlu digaris-bawahi. Jika keyakinan hakim tidak ada dasar hukumnya dan tidak mendasar pada fakta persidangan, maka yang jelas itu ada sanksinya," kata Antonius saat dikonfirmasi, Selasa, 17 Desember 2019.

Dalam persidangan hakim ketua Dian Kurniawati memutuskan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan dari enam tersangka, terkait kasus korupsi dana akomodasi dan konsumsi yang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,2 miliar.

Permohonan tersebut di antaranya, menolak permohonan atas tidak sesuainya penetapan tersangka sesuai prosedur hukum. Kemudian menolak penghentian proses penyidikan terhadap 6 tersangka yang menggugat melalui praperadilan tersebut. (AGUS/B-11)

Berita Terbaru