Nilai MCP Pemko Palangka Raya Raih Peringkat 3 Terbaik di Kalteng
- 25 April 2024 - 22:11 WIB
-->
Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu melalui Pj Asisten III Setda Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan mengklarifikasi terkait ketiadaan bantuan dari Pemko Palangka Raya untuk pelaksanaan Paskah Nasional yang kan dilaksanakan di Kota Cantik pada 25-26 April 2024.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan membangun sebuah universitas unggulan di Kota Palangka Raya.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan bahwa komoditas kakao tidak menimbulkan efek sosial apabila ditanam di kawasan hutan/perhutanan sosial.
Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.
Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.
Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.
Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.
Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah
Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.
Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.
Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Linae menyampaikan komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.