BORNEONEWS, Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas jangkauan investasi disektor yang aman. APBN tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk membiayai investasi infrastruktur yang nilainya cukup besar.

Dalam RPJMN 2020-2024 dibutuhkan Rp 582 triliun untuk membiayai infrastruktur. Sementara di sisi lain ada nilai investasi Rp 375,9 triliun. BPKH bisa mengambil peran. Bappenas akan membantu menfasilitasi BPKH berinvestasi di proyek pemerintah.

Bappenas yang akan melakukan validasi, karena Bappenas saat ini sudah kembali berfungsi sebagai clearing house (perumus kebijakan dan peraturan) perencanaan pembangunan nasional.

“Saya mau BPKH segera dibuat tim, nanti saya buatkan validasinya, sesederhana itu, tidak perlu dibuat rumit. Saya mendorong BPKH untuk direct investment, tapi yang secure. Kalau mau direct investment, bisa equity financing, proporsional kepemilikan, yang penting mengamankan dana haji dalam jangka waktu beberapa tahun. Kalau tenornya 15 atau 20 tahun, kita harus amankan dulu dana hajinya 10 sampai 20 tahun. Tapi saya berharap jangka panjang, supaya BPKH bisa lebih besar, bisa juga bikin blinded financing dari pihak ketiga. Tapi saya setuju clear and clean-nya harus ada validasi. Yang penting checkpoint stamp-nya dari Bappenas,” jelasnya saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja BPKH, Kamis 19 Desember 2019.

Menurutnya banyak peluang investasi langsung yang bisa dimanfaatkan BPKH. “Agar program itu tidak divergent tapi convergent, saya kira banyak kemungkinan proyek yang bisa dibiayai BPKH. Selama ini BPKH kan masuk ke dalam sukuk, SPN, belum ada investasi langsung. Kenapa tidak investasi langsung Investasi langsung itu banyak peluangnya,” tandasnya.