Bupati Lamandau Terbitkan Surat Edaran Cegah Gratifikasi dalam Bentuk Kado Hari Raya

Oleh Hendi Nurfalah
23 Desember 2019 - 15:06 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau H Hendra Lesmana menerbitkan surat edaran tentang pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan, seperti dalam bentuk kado di hari raya.

Mengantisipasi hal itu, Bupati Hendra meminta seluruh jajarannya untuk tidak menerima bingkisan atau kado hari raya dalam bentuk apapun.

Surat edaran dengan nomor : 188.5/350/XII/INSP/2019 tertanggal 18 Desember 2019 itu ditujukan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan serta pegawai BUMD di Kabupaten Lamandau.

Adanya surat edaran terkait pencegahan pelanggaran hukum berupa gratifikasi itu dibenarkan Inspektorat Lamandau. Menurut pihak inspektorat, surat edaran Bupati Lamandau tersebut merupakan tindak lanjut dari imbauan yang telah dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia.

"Surat edaran dari Pak Bupati tersebut dikeluarkan sebagai tindaklanjut adanya surat ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor B/3959/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 hal himbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 003.2/3975/sj tanggal 16 mei 2019 tentang pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan," ungkap Sekretaris Inspektorat Lamandau, Eby Iriansen, Senin 23 Desember 2019.

Disebutkan Eby, beberapa poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut, antara lain adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara harus menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

"Karena penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan bertentangan dengan peraturan atau kode etik dan memiliki resiko sanksi pidana," tegas dia.

Selain itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

"Tak hanya itu, pegawai negeri juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara atau daerah kepada masyarakat, perusahaan dan lain sebagainya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berimplikasi pada persoalan hukum pidana," tandasnya. (HENDI NURFALAH/B-5)

TAGS:

#Bupati Lamandau #Hari Raya #Gratifikasi #Surat Edaran

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Pj Wali Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28

25 April 2024 - 22:51 WIB

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Linae Victoria Aden Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Perdagangan Orang

25 April 2024 - 22:41 WIB

Linae menyampaikan komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia