“Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar kami akan gandeng tangan dengan KPK. Yang pasti kami akan tangani sendiri. Ini sudah tahap penyidikan,” ujar Burhanudin di kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga bahwa kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki dimensi kriminal. Karena itu, dia akan melibatkan aparatur hukum untuk melakukan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal ini, seluruh data-data yg diperoleh dan dilakukan untuk tujuan penegakan hukum. Serta akan kami sampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin 16 Desember 2019.

Kasus gagal Jiwasraya ini mulanya dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia pada Oktober 2018 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan Agung kemudian mengambil alih kasus dan menyatakan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Perusahaan tersebut juga mencatatkan ekuitas atau kekayaan bersih minus Rp 10,24 triliun pada 2018.

Sebelumnya, manajemen Jiwasraya juga telah menyatakan tak sanggup membayar polis JS Saving Plan milik nasabah dengan nilai mencapai Rp 12,4 triliun. Padahal, pembayaran klaim polis itu harus dilakukan mulai Oktober hingga Desember 2019. Jiwasraya hanya bisa berjanji mengembalikan polis nasabah pada 2020.

(TERAS.ID)