INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memeriksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin atas dugaan memperdagangkan pengaruh sebagai anggota DPR.

"Dia diduga lakukan praktik dagang pengaruh seperti mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang sudah dipenjara," kata mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Ia menanggapi pernyataan mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang menyebut Aziz meminta fee sebesar 8-10 persen dari pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017.

Saat itu, Aziz memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung, Azis menjanjikan pencarian DAK untuk Lampung Tengah.

"Perbuatan dagang pengaruh (trading in influences) sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana. Selama ini KPK sudah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku dagang jabatan tetapi delik yang dikenakan adalah delik korupsi bisa. KPK harus lebih maju dengan munculkan delik dagang pengaruh sebagai penegakan hukum di bidang korupsi yang lebih progresif," ujar Natalius yang mantan aktivis ini.

Menurutnya, perbuatan dagang pengaruh atau tindakan memperdagangkan pengaruh demi keuntungan pribadi, rekan bisnis atau golongan merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas. Kejahatan dagang jabatan secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia. Praktik seperti itu terjadi baik di eksekutif, legislatif dan judikatif.