TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai tidak satu suara menanggapi polemik keberadaan kapal China di Natuna. Perbedaan pernyataan ini kemudian dikritik oleh Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.

"Kami meminta seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2020.

Perbedaan sikap soal polemik kapal Cina di Natuna ini di antaranya terlihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Berikut kutipan pernyataan mereka:

1. Menlu Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna. Retno menyebut, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. 

Sementara, ujar Retno, wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). "Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata dia di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.