Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Respons BPJS Soal Sri Mulyani Tak Bakal Suntik Dana Tambahan

  • Oleh Teras.id
  • 08 Januari 2020 - 09:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan memahami pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan tidak akan ada suntikan dana tambahan dari pemerintah pada 2020.

Sebabnya, pemerintah telah menaikkan iuran kepesertaan mulai awal tahun ini. "Memang pemerintah ingin lembaga ini mandiri," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf di Hong Kong Cafe, Selasa, 7 Januari 2020.

Di samping itu, Iqbal mengatakan kenaikan iuran itu akan membuat kebutuhan BPJS Kesehatan pada 2020 terpenuhi. Termasuk untuk membayar utang-utang yang belum dilunasi tahun lalu.

Ia enggan memperinci apakah kenaikan iuran itu akan menimbulkan surplus atau tidak bagi BPJS Kesehatan. Yang terpenting, tutur dia,  kebutuhan rumah sakit mencukupi. "Yang pasti rumah sakit bisa menjaga arus kasnya dan fokus melakukan pelayanan, itu yang penting, orang enggak mikir lagi mencari dari sumber lain," tutur Iqbal.

Akhir tahun lalu, pemerintah resmi menetapkan tarif iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan. Adapun tarif iuran kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan. Sementara tarif iuran kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.


Di tempat terpisah, Sri Mulyani berujar pemerintah tidak perlu lagi memberikan suntikan dana ke BPJS Kesehatan. Pasalnya, kenaikan iuran yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020 lalu dinilai dapat menopang kinerja keuangan BPJS Kesehatan dengan lebih baik. “Selain itu, BPJS juga sudah menjanjikan untuk menjaga keuangan (pada 2020)," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, pada 2020 pemerintah juga telah mensubsidi kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk peserta tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai Rp20 triliun. Dengan demikian, total belanja pemerintah untuk program JKN dapat menembus angka Rp 40 triliun. (TERAS.ID)

Berita Terbaru

Tingkatkan Keamanan, P2U Rutan Kapuas Geledah Tamu Kunjungan dan Barang Bawaan

Tingkatkan Keamanan, P2U Rutan Kapuas Geledah Tamu Kunjungan dan Barang Bawaan

  • 23 April 2024 - 22:11 WIB
Pemkab Gunung Mas Telah Benahi Sejumlah Objek Wisata

Pemkab Gunung Mas Telah Benahi Sejumlah Objek Wisata

  • 23 April 2024 - 22:00 WIB
DPRD Kapuas Terima Kunker Komisi I DPRD Hulu Sungai Utara

DPRD Kapuas Terima Kunker Komisi I DPRD Hulu Sungai Utara

  • 23 April 2024 - 21:51 WIB
Pemkab Gunung Mas Lakukan Berbagai Pembinaan kepada Petani

Pemkab Gunung Mas Lakukan Berbagai Pembinaan kepada Petani

  • 23 April 2024 - 21:41 WIB
317 Calon Haji Kapuas Ikuti Bimbingan Manasik

317 Calon Haji Kapuas Ikuti Bimbingan Manasik

  • 23 April 2024 - 21:31 WIB
Target SHAT PTSL Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Tahun Ini Capai Ribuan Bidang

Target SHAT PTSL Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Tahun Ini Capai Ribuan Bidang

  • 23 April 2024 - 21:21 WIB
Pemko Palangka Raya Tingkatkan Kompetensi ASN Dukung Transformasi Digital

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Kompetensi ASN Dukung Transformasi Digital

  • 23 April 2024 - 21:11 WIB
Pemkab Kotim Akan Kurangi Buang Sampah di TPA Gunakan Mesin Pemilah Sampah

Pemkab Kotim Akan Kurangi Buang Sampah di TPA Gunakan Mesin Pemilah Sampah

  • 23 April 2024 - 21:00 WIB
Gegara Ban Mobil Gereja Hilang, GKE Bukit Hindu akan Perkuat Pengamanan

Gegara Ban Mobil Gereja Hilang, GKE Bukit Hindu akan Perkuat Pengamanan

  • 23 April 2024 - 20:50 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Dinilai Mampu Penuhi 3 Aspek Kinerja

Pj Wali Kota Palangka Raya Dinilai Mampu Penuhi 3 Aspek Kinerja

  • 23 April 2024 - 20:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri