RI Harus Siapkan Argumen Ilmiah Tangkal Diskriminasi Sawit

Oleh Nedelya Ramadhani
10 Januari 2020 - 06:00 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan bahwa pemerintah harus bisa membantah metode yang digunakan Uni Eropa (UE) dalam mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.

"Ujungnya pasti isu lingkungan, kita harus bisa menjawab bahwa sawit merupakan energi yang ramah lingkungan. Maka itu kita harus bisa membantah metode yang mereka gunakan dalam mendiskriminasi sawit, itu penting," ujar peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus ketika dihubungi di Jakarta medio pekan ini.

Dalam kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE, minyak kelapa sawit masuk ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi. Imbasnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan di Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia.

"Dalam kebijakan UE itu, saya melihat ada hal yang sifatnya berbau politis, soalnya mereka juga punya barang yang bisa subtitusi sawit. Salah satunya mereka punya bunga matahari, kedelai, dan rapeseed," katanya.

Padahal, menurut dia, minyak nabati yang dihasilkan dari rapeseed maupun minyak nabati lainnya juga memiliki risiko yang tinggi dibandingkan kelapa sawit.

"Mereka hanya sedang berusaha untuk memproteksi sawit, karena produk mereka sebenarnya kalah kompetitif dengan sawit. Kalau saya lihat produk nabati Uni Eropa harganya mahal dan produktivitasnya juga rendah sementara sawit cukup menjanjikan," ucapnya.

Untuk itu, Ahmad Heri berharap pemerintah telah mempersiapkan argumen-argumen ilmiah, mulai dari sisi lingkungan hingga ekonomi dalam menghadapi Uni Eropa untuk kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Peluang menang atau tidak tergantung dari persiapan kita, kita harus mempersiapkan berupa argumen-argumen ilmiah yang dapat dijadikan alat untuk dialog ataupun gugatan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggunakan tim kuasa hukum internasional untuk menghadapi Uni Eropa untuk kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia di WTO.

"Sejak awal kami sudah dikawal dengan tim pengacara. Dan tim pengacara kami sengaja pilih internasional yang basisnya di Uni Eropa, yaitu di Ibu Kota Uni Eropa, Brussels," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati. (NEDELYA RAMADHANI/m)

TAGS:

#Diskriminasi Sawit #Argumen Ilmiah

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

19 April 2024 - 23:10 WIB

Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyatakan pergerakan penumpang pada periode Lebaran 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pemkab Gunung Mas Hibahkan Rp8,3 Miliar Amankan Pilkada 2024

19 April 2024 - 23:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menghibahkan anggaran sekitar Rp8,3 miliar kepada kepolisian resor (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat, untuk mendukung pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kalteng Uji Petik Dua Kabupaten Evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting

19 April 2024 - 22:50 WIB

Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi lokasi uji petik pelaksanaan evaluasi akselerasi penurunan stunting atau tengkes.

LPKA Palangka Raya Gelar Lomba Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan

19 April 2024 - 22:40 WIB

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya menggelar lomba olahraga dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60.

114 Rumah Tidak Layak Huni Dibangun Selama Dua Tahun

19 April 2024 - 22:30 WIB

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Barito Utara selama dua tahun sejak tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024 ini sudah menangani sebanyak 114 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/

Maju Calon Ketua KONI Palangka Raya, Sigit Widodo Siapkan Program KONI Kota Award

19 April 2024 - 22:20 WIB

Sigit Widodo dipastikan maju kontestasi calon ketua KONI Palangka Raya dengan membawa mayoritas dukungan cabang olahraga.

Pj Bupati Mura Ajak Peserta Upacara Tingkatkan Etos Disiplin

19 April 2024 - 22:11 WIB

Di hari pertama masuk kerja, Pj Bupati Murung Raya, Hermon memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura),Selasa, 16 April 2024.

Pj Bupati Barito Utara Tinjau Penyaluran LPG dan BBM Perusda Batara Membangun

19 April 2024 - 22:00 WIB

Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis bersama Staf ahli bupati dan Asisten Sekda meninjau secara langsung penyaluran LPG, BBM dan Prasarana, di Perusda Batara Membangun di jalan lingkar kota Muara Teweh.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Timor Tengah Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia