BORNEONEWS, Sampit - Alfius nahkoda kapal bodong KM Borneo alias tanpa dokumen milik PT Borneo Sawit Persada (BSP) melalui kuasa hukumnya Simons Manurung dan Riko Wibawa Sitanggang, pada sidang lalu mengajukan keberatannya. Namun dalam sidang lanjutan, jaksa mementahkannya.

Dalam tanggan jaksa Didiek Prasetyo Utomo, Jumat, 10 Januari 2020 keberatan terdakwa yang menyebutkan dakwaan tidak dapat diterima dijelaskan, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaring van bet openbaar ministerie. Oleh sebab itu, jawabannya harus dicari dalam doktrin.

Selain itu jaksa mengatakan, Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun terhadap tindak pidana yang dapat dipertangungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan bukan termasuk objek keberatan, karena sudah termasuk pokok perkara yang harus diputus dengan putusan .

Terkait permintaan surat dakwaan harus dibatalkan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat sah suatu dakwaan sudah dipenuhi seperti adanya tanggal dan ditandatangani penuntut umum. Di situ, memuat secara lengkap identitas terdakwa dan uraian secara cermat dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

"Tentang Jaksa Penuntut Umum Salah dalam menerapkan hukum sudah sepatutnya dikesampingkan, mengingat Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai unsur pasal yang didakwakan. Dan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan unsur Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sesuai dengan alat bukti terkait," tegas Didiek.