Ali menyatakan, permintaan cegah ke Ditjen Imigrasi ini bukan hanya untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri. Dengan surat permintaan itu, KPK dengan bantuan Ditjen Imigrasi dapat memonitor lalu lintas Harun atau pihak lainnya.

"Pencegahan untuk memonitor keluar masuknya lalu lintas orang, dari kita dari dalam (negeri) untuk keluar (negeri)," katanya.

Meski diketahui kabur sebelum OTT terjadi, KPK hingga saat ini belum meminta Polri menetapkan Harun sebagai buronan dan memasukan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ali menyatakan, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu keberadaan Harun. Ali menegaskan, KPK tidak ragu meminta bantuan Interpol untuk membekuk Harun jika berada di luar negeri.

"Untuk proses berikutnya kita melakukan upaya cegah lebih dahulu. Jika kemudian nanti ternyata tidak ditemukan lebih lanjut tentunya ada proses-proses. Seperti yang kami sampaikan kemarin kita akan membangun kerjasama internasional dengan Interpol dengan Kementerian Luar Negeri termasuk bagian dari DPO. Tentunya nanti untuk melakukan penangkapan dan membawa kembali ke Indonesia," katanya.

(INILAH.COM)