Sebagai contoh, sebut dia, saat pembahasan anggaran kemarin ada pihak yang mengkritik pembelian perangkat peningkatan kapabilitas data analytic dan manajemen risiko dengan pagu Rp 128,99 miliar di Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Namun, menurut Syarif, pihak yang mengkritisi anggaran tersebut malah menggiring opini seakan pemerintah mau membeli satu perangkat komputer senilai Rp 128,9 miliar. "Anggaran miliar itu dikira cuma beli komputer doang. Padahal anggaran itu bukan hanya untuk beli satu unit komputer," ujarnya.

Dalam laman apbd.jakarta.go.id, tercantum bahwa BPRD DKI menganggarkan dana untuk peningkatan kapabilitas data analytic dan manajemen risiko dengan pagu Rp 128,99 miliar. Dari angka anggaran itu, mayoritas dibelanjakan untuk pengadaan komputer dan perangkatnya.

Rinciannya, yakni pembelian komputer mainframe Z14 ZR1 senilai Rp 66,67 miliar per unit. Selanjutnya dua unit SAN Switch seharga Rp 3,49 miliar, enam unit server Rp 307,95 juta, dan sembilan unit storage untuk mainframe Rp 58,5 miliar.

Menurut Syarif, saat ini ada pihak yang menggiring opini dalam hal realisasi anggaran DKI Jakarta. "Sekarang dimunculkan toa. Tidak cerdas dan menyesatkan orang lain," sebut dia

Ia menambahkan data APBD 2020 DKI telah terpampang jelas di situs milik pemerintah. Semestinya, siapa pun yang ingin mengkritik harus melihat data anggaran tersebut. "Sebelum APBD di-upload ribut. Sekarang sudah di-upload tidak dilihat sudah melakukan kritik. Lihat rincian detailnya," tutur Syarif.

Sebelumnya, staf riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan, mengingatkan agar pemerintah DKI Jakarta melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem pengeras suara bernama Disaster Warning System. Menurut Gurnadi, anggaran pembelian enam set perangkat DWS untuk peringatan dini banjir senilai Rp 4,03 miliar terlalu mahal. (TERAS.ID)