Hal ini menyebabkan penurunan upah rill tenaga kerja di negara berkembang yang pada akhirnya akan menyebabkan pelebaran kesenjangan dalam pendapatan.

Budaya digital ini telah merevolusi gaya hidup dan perilaku masyarakat di berbagai bidang, mulai gaya hidup berbelanja lewat e-commerce, gaya hidup bertransportasi dengan hadirnya ride sharing provider, dan di bidang edukasi dengan banyaknya program pendidikan online sejalan dengan munculnya e-learning dan e-library.

Wimboh mencontohkan 47 persen pekerjaan di Jerman bisa digantikan oleh mesin dan teknologi otomatisasi. Potensi penurunan permintaan tenaga kerja terampil berkisar antara 13 persen - 22 persen.

Berbagai inovasi telah melahirkan teknologi keuangan (fintech) dan keuangan digital (digital finance). Dalam dua tahun terakhir, fintech peer-to-peer (P2P) lending berkembang pesat di Indonesia.

Hingga awal Agustus 2019, terdapat 127 platform pinjaman online yang terdaftar di OJK dengan total pinjaman yang dikeluarkan Rp 44,8 triliun kepada 9,7 juta rekening nasabah.

Namun teknologi juga menimbulkan tantangan, baik dari persaingan yang tidak berimbang antara start-up fintech dengan lembaga keuangan tradisional yang berpotensi mengakibatkan dirupsi di sektor keuangan sampai dengan potensi munculnya berbagai risiko terkait dengan teknologi. OJK telah memetakan potensi risiko dengan menjamurnya perusahaan fintech.

Di antaranya munculnya potensi regulatory arbitrage antara industri keuangan formal seperti perbankan yang highly reg-ulated dengan industri fintech yang cenderung kurang diregulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan.

Pemerintah mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, yang mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil.

Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola. Terkait dengan keamanan siber dan pembahasan RUU Siber, maka pemerintah perlu mengundang masyarakat sipil, akademisi, dan ahli saat membahas RUU itu agar tidak melanggar hak asasi manusia dan mencabut kebebasan.

Perlunya melibatkan pemangku kebijakan lintas sektor, sipil, ahli dan akademisi karena akupan dunia siber sangat luas dan dinamis sehingga perlu banyak orang dengan berbagai disiplin untuk membahasnya.

Mengatur siber tidak melulu urusan hukum dan tak hisa hanya lewat pendekatan birokrasi, tapi juga membutuhkan pemahaman teknis teknologi, kebutuhan dunk usaha, hingga dampak sosial UU. Luas dan dinamis inilah dua kata kunci yang perlu kita pegang menyangkut pengaturan jagat siber, terutama dalam hal keamanan dan ketahanan pemanfaatannya.

Persisnya, di sinilah letak dilema pemanfaatan siber. Disatu pihak kita banyak terbantu dengan pemanfaatan teknologi siber. Namun di sisi lain kemudahan yang diberikan juga menyebabkan timbulnya kerawanan, selain ketergantungan.

Dimensi luas pemangku keamanan siber meliputi tidak saja militer tetapi juga finansial dan ekonomi secara umum, fasilitas seperti halnya jaringan listrik dan telekommilkasi. Kita yang telah memutuskan memanfaatkan teknologi siber mau tak mau harus memahami berbagai aspek keamanannya.

Menyangkut ketahanan, mau tak mau kita harus punya pranata, termasuk regulasi dan laskar siber yang andal untuk mengamankan berbagai kepentingan nasional. Jika ditelusuri lebh jauh, kita membutuhkan insan cakap yang harus kita persiapkan sejak usia muda di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi.

Hanya dengan persiapan dan pemahaman yang matang kita bisa menyusun UU yang efektif melindungi negara, tapi tidak membatasi kreativitas masyarakat. Terkait industri 4.0, ada lima subsektor manufaktur yang menjadi prioritas, yakni makanan, tekstil, otomotif, elektronik, dan industri kimia.

Potensi ini menghadapi tantangan keamanan data dan informasi serta distribusi yang efisien dalam sistem desentralisasi yang dapat dijawab blockchain.

Terkait tahapan revolusi industry, secara teoritis sudah dijelaskan oleh Klaus Schwab (2016) dalam bukunya berjudul “The Fourth Industrial Revolution” menyebutkan, revolusi 4.0 ditandai dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), pemelajaran mesin, jaringan internet seluler, dan sensor-sensor yang makin kecil dan murah.

Revolusi industry pertama dipicu penemuan mesin uap dan konstruksi rel kereta api (1760-1840). Revolusi industry kedua sejak abad ke 19 sampai awal abad ke-20 dengan adanya produksi massal.

Revolusi industri ketiga atau revolusi digital dimulai pada tahun 1960-an dengan adanya pengembangan semi konduktor, internet dan komputer. Sementara itu, AT Kearney dalam “Bringing the Fourth Industrial Revolution to Indonesia” menyebutkan, implementasi revolusi industri 4.0 mampu mengakselerasi Indonesia menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030, dimana salah satu kuncinya adalah pemerintahan yang bersih.

Dan 265 juta penduduk di Indonesia, 178 juta merupakan pengguna telepon seluler, 171,17 juta merupakan pengguna internet, dan 130 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Namun di sisi lain, ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 juga telah mendorong kompleksitas konfigurasi tata kelola ekonomi serta memberikan beberapa implikasi yang cenderung tidak diharapkan dan dapat mendistrosi pasar.

Studi IMF (2019) menunjukkan bahwa kekuatan pasar (market power) perusahaan besar meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir akibat penguasaan teknologi oleh mereka.

Perusahaan fintech akan cenderung menghindari regulatory cost seperti kewajiban permodalan minimum. Begitu juga semakin maraknya apa yang dinamakan shadow banking dan potensi risiko sistemik dari ketersambungan teknologi.

Risiko usaha fintech, antara lain adalah kegagalan sistem, kesalahan informasi, kesalahan transaksi, keamanan data, lemahnya penerapan prinsip-prinsip KYC, suku bunga terlalu tinggi akibat posisi tawar yang tidak setara, danjuga potensi kejahatan siber.

Akhirnya kehadiran keuangan digital berpotensi menimbuIkan finansialisasi. Artinya keuangan digital menjadi alat untuk memarginalkan sebagian masyarakat yang saat ini telah termarjinalkan melalui ketergantungan pada utang yang berlebihan dan tidak produlctif.

Revolusi digital membuat ilmu ekonomi dan keuangan konvensial menjadi kurang relevan dengan semakin semakin kecilnya asimetris informasi. Akibatnya kebijakan dan kondisi pasar dapat dengan cepat ditransmisikan secara global keuangan juga menjadi "kedaluarsa".

Untuk itu dibutuhkan pendekatan baru bagi pemerintah dan otoritas keuangan yang lebih dinamis dan kontekstual agar manfaatnya dapat optimal namun risikonya dapat dimitigasi dengan balk.

Adopsi teknologi dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan. Menyadari potensi risiko dan konsekuensi seiring dengan adanya revolusi digital di sektor keuangan, perlu adanya perubahan paradigma di dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan.

Pertama, teknologi telah menyebabkan informasi dapat terdiseminasi super cepat dan secara dramatis menurunkan adanya informasi asimetri. Hal itu akan mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan, sehingga tidak ada yang bisa menggunakan pendekatan dengan merahasiakan informasi sebagai suatu competitive advantage di pasar keuangan.

Kedua, asumsi ekonomi fundamental jangka panjang sudah tidak relevan lagi karena perubahan mendadak dari suatu kebijakan dan kondisi pasar akan dapat langsung ditransmisikan secara global.

Hal ini telah mengubah cara pandang proyeksi ekonomi dan manajemen risiko yang lebih mengandalkan kepada informasi terkini yang diperoleh jika dibandingkan dengan proyeksi time series secara tradisional.

Penggunaan data historis sebagai basis untuk melakukan prediksi, umumnya dianalisis dengan pemodelan ekonometrik, menjadi kurang relevan dalam konteks ini sehingga diperlukan pendekatan baru dalam melakukan analisis ekonomi yang lebih dinamis dan lebih kontekstual.

Siklus ekonomi dan keuangan menjadi lebih unpredictable, sehingga risiko terbesar yang harus kita waspadai adalah perubahan teknologi. Siapa yang menguasai teknologi adalah the winner.

Selain itu potensi disintermediasi keuangan yang berkaitan dengan kemungkinan hilangnya institusi jasa keuangan seharusnya dimitigasi sejak awal dan menjadi perhatian utama regulator. Potensi disintermediasi berimplikasi besar terutama pada pengurangan tenaga kerja.

Kebijakan linkage maupun konsolidasi antar institusi sektor jasa keuangan menjadi salah satu opsi dalam kerangka mitigasi potensi adanya disintermediasi tersebut. Dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam menformulasikan regulasi dan pengawasannya agar inovasi keuangan fintech tetap dapat didorong, namun tetap dalam koridor terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dan terlindunginya kepentingan nasabah.

Itu sebabnya prinsip pendekatan pengaturan dan pengawasan perusahaan fintech adalah mendorong transparansi, berhorizon jangka panjang agar menerapkan tata kelola yang lebih balk, serta mewujudkan smooth transition dalam persaingan untuk memitigasi distorsi dari kehadiran industry fintech.

Untuk itu beberapa kerangka teknis dapat diadopsi. Di antaranya melalui penerapan pengawasan perilaku pasar. Kedua, regulatory sandbox sebagai wadah untuk uji coba dan pengujian inovasi keuangan digital sebelum dipasarkan secara masif.

Ketiga, penegakan hukum di industri fintech mutlak, terutama fintech ilegal. Keempat, perlu kerja sama dan harmonisasi pengaturan lintas batas antar otoritas di tingkat regional dan internasional.

Kelima, pencegahan terjadinya "financialization" kepada masyarakat yang termarjinalkan oleh ketergantungan pada utang yang berlebihan. Selain itu, otoritas harus mendorong diimplementasikanya regulatory technology (regtech) dan supervisory technology (suptech).

Suptech akan meningkatkan efisiensi proses pengawasan melalui penggunaan otomasi dan penyederhanaan alur kerja. Dengan demikian, potensi risiko sistemik dari digitalisasi ekonomi dan keuangan akan dapat dimitigasi.

Last but not least, peranan teknologi untuk mengakselerasi era transformasi ekonomi yang dicanangkan sebagai salah satu program prioritas Presiden Jokowi memang langkah tepat dan didukung, namun tetap harus memperhatikan ancaman, gangguan dan hambatannya yang harus diprediksi sedini mungkin baik oleh Kemenristekdikti, BPPT, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Badan Intelijen Negara (BIN) dengan menggandeng OJK dan komunitas NGO atau lembaga privat yang mendalami masalah ancaman siber agar tidak mengganggu atau menginterupsi kepentingan nasional ke depan. (*)

Oleh: Otjih Sewandarijatun, penulis adalah alumnus Udayana, Bali tinggal di Jakarta Timur