Erick Thohir Tunggu Regulasi untuk Merger atau Tutup BUMN Tidak Jelas

Oleh ANTARA
17 Januari 2020 - 23:20 WIB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunggu peraturan yang memberikan hak untuk melakukan merger atau menutup sebuah perusahaan BUMN yang tidak jelas atau tidak optimal.

"Saya rasa nanti saat dipetakan kalau terdapat perusahaan BUMN setengah-setengah dan tidak jelas arahnya, lebih baik dimerger atau dilikuidasi," ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat.

Erick menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden Joko Widodo, bahwa Kementerian BUMN sebagai pihak yang mengelola aset boleh diberi hak untuk melakukan merger atau menutup sebuah perusahaan BUMN.

Kalau hak ini sudah didapatkan, Menteri BUMN dapat melakukan pemetaan ulang terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Upaya tersebut saat ini belum bisa dilakukan karena menunggu peraturan terkait hak merger atau likuidasi itu.

Menurut Erick, banyaknya perusahaan BUMN yang tidak jelas arahnya tersebut membuat Kementerian BUMN harus mengelola ratusan perusahaan di ranah BUMN.

Selain itu, perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak jelas arahnya itu menimbulkan ekosistem yang tidak sehat bagi UKM ataupun persaingan dengan swasta.

"Namun kami sudah melakukan hal-hal sebagai langkah awal secara business to business seperti penggabungan rumah sakit anak usaha BUMN," kata Erick.

Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa untuk hal seperti ini tidak membutuhkan peraturan, karena yang namanya holding rumah sakit nanti dimiliki oleh banyak BUMN dan tentu hal itu bisa memaksimalkan kualitas serta dan pelayanan rumah sakitnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir meninjau ulang atau mereview Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 sebagai upaya menyelamatkan atau bahkan melikuidasi BUMN-BUMN dalam kondisi sakit.

PP No.41 Tahun 2003 merupakan peraturan pemerintah tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

TAGS:

#Erick Thohir #Regulasi #Merger #BUMN

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kewajiban Pelaksanaan ISPO Tekankan Pertimbangan Lingkungan Sudah Masuk Produksi Sawit

25 April 2024 - 22:15 WIB

Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa kewajiban pelaksanaan ISPO menekankan pertimbangan lingkungan dan etika sudah masuk pada produksi sawit.

Nilai MCP Pemko Palangka Raya Raih Peringkat 3 Terbaik di Kalteng

25 April 2024 - 22:11 WIB

Nilai ini menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu kota dengan kinerja terbaik dalam pencegahan korupsi di Bumi Tambun Bungai ini.

Ekonomi Hijau Disebut Relevan dengan Kondisi Sumatera Utara

25 April 2024 - 22:05 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa webinar terkait ekonomi hijau yang dilaksanakan Mahasiswa Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU pada Kamis, 25 April 2024 melalui media zoom sangat relevan dengan kondisi Sumatera Utara.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Melindungi Peralihan Fungsi Lahan

25 April 2024 - 22:00 WIB

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

25 April 2024 - 21:55 WIB

Keseluruhan ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 merupakan komoditas non migas dengan nilai mencapai US$416,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen dibanding Januari 2024 yang sebesar US$392,50 juta.

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

25 April 2024 - 21:51 WIB

Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.

Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

25 April 2024 - 21:45 WIB

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara mengirimkan 4 (empat) pelajar di daerah ini untuk mengikuti seleksi menjadi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat Nasional.

Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 21:41 WIB

Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Bawaslu Lamandau Evaluasi dan Seleksi Panwascam Jelang Pilkada 2024

25 April 2024 - 21:35 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, melakukan evaluasi dan seleksi dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Begini Kondisi Warga Kotim yang Terkena Serangan Buaya

25 April 2024 - 21:32 WIB

Kepala Desa Satiruk Asra menjelaskan kondisi terkini warganya yang terkena serangan buaya di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia