DPR Dukung Ahok dan Moeldoko Berantas Mafia Migas

Oleh Inilah.com
18 Januari 2020 - 15:00 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Komisi VII DPR menyambut baik niat pemerintah memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas.

Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor. Anggota Komisi VII DPR, Sartono menyatakan, selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

"Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas mafia migas dibentuk, sepengamatan kita belum ada yang digigit atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti Hantu. Gondoruwo, ditakuti tapi jarang kelihatan," kata dia di Jakarta, .

Namun demikian pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan akan memerangi keberadaan mafia migas.

Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil impor minyak dan gas. Jokowi pun mengingatkan agar pihak tersebut untuk berhati-hati.

Hal ini pun ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini menggelar pertemuan dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purmana atau Ahok yang salah satu agendanya membicarakan soal mafia migas.

Melihat upaya pemerintah ini, Sartono memberikan apresiasi kepada pemerintah. Namun demikian, anggota parlemen ini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi keberadaan mafia migas.

"Kita apresiasi, keinginan tersebut, sembari berharap ini tidak sekedar menjadi festivalisasi belaka. Apapun istilahnya, mau itu perang, atau yang terbaru mau menggigit. Yang penting konsisten," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Salah satu yang dibahas oleh keduanya yaitu soal penyelesaian masalah minyak dan gas (migas) bersama Ahok. Pasalnya, mafia migas kerap membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Bahkan, Jokowi pernah mengatakan ingin menggigit mafia migas.

"Beliau sudah sering muncul kata-kata yang begitu keras (soal mafia migas). Saya pikir jangan sampai ke presiden lah, kalau perlu 'menggigit' ya, saya duluan yang menggigit, jangan presiden duluan," tegas Moeldoko.

Menurut dia, perlu adanya kolaborasi antara pemerintan dengan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi. "Kami ingin melihat bagaimana mengelola isu-isu strategis, khususnya di Pertamina yang relatif selalu muncul dan kami tadi sepakat dengan beliau (Ahok) untuk mari kita berkolaborasi agar semuanya nanti terkelola dengan baik," ungkap dia.

Sementara itu, Ahok memastikan akan bekerja untuk mencapai keinginan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta telah mengantongi dukungan dari Moeldoko untuk membasmi mafia migas.

Ahok mengaku, Pertamina sudah memiliki jalan keluar menurunkan harga migas. Namun, dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. "Kami sudah ada rumusnya, nanti tanya kepada Dirut lah, kan aku kan cuma komisaris," tutur Ahok. [INILAHCOM/ipe]

TAGS:

#Dpr #Ahok #Moeldoko #Mafia Migas

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Lamandau Terus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir

23 April 2024 - 19:00 WIB

Sejumlah desa di Kabupaten Lamandau masih terdampak banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari belakangan ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

23 April 2024 - 18:50 WIB

Penyandang disabilitas selama ini kerap kali terabaikan dan sering ditemukan kasus diskriminasi dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara.

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

23 April 2024 - 18:40 WIB

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lamandau dalam beberapa hari terakhir membuat debet air di sejumlah sungai terus naik dan meluap hingga ke pemukiman penduduk.

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

23 April 2024 - 18:30 WIB

Ketua Komisi III DPRD KaltengSiti Nafsiah meminta supaya peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan dijadikan prioritas dalam program pemda baik provinsi, kabuopaten dan kota.

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

23 April 2024 - 18:21 WIB

Sekretaris DPW Partai NasDem Kalteng,Mukarramah dalam keterangan konferensi pers, pada Selasa 23 April 2024, mengungkapkan bahwa hal tersebut dalam rangka suksesi Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah.

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia