Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Indramayu Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Penghapusan Tenaga Honorer Dinilai Akan Berdampak Buruk

  • Oleh Naco
  • 22 Januari 2020 - 23:02 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Parimus angkat bicara terkait rencana penghapusan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat. 

Ia menilai, penghapusan itu akan menghilangkan pekerjaan dari ribuan  bahkan jutaan tenaga honorer dan itu akan berdampak buruk.

“Ketika tenaga honorer yang ada ini dihapus, maka itu artinya mereka diberhentikan dong. Di situ akan terjadi stagnasi di bidang pelayanan pemerintah,” kata Parimus.

Sebab, lanjut Parimus, para honorer harus mengikuti tes seleksi CPNS dan PPPK. Menurutnya, penghapusan istilah honorer ini merupakan strategi pemerintah pusat untuk memberhentikan tenaga honorer secara halus. Setelah itu maka akan diwajibkan mengikuti tes untuk PPPK.

“Artinya rekrutan baru. Lain halnya kalau mereka honorer ini otomatis diangkat langsung jadi PPPK. Kalau mereka harus ikut tes, iya kalau lulus. Kalau tidak, maka akan jadi masalah,” tegas Parimus, Rabu, 22 Januari 2020.

Dia mengakui ada ribuan orang berstatus tenaga honorer, khususnya di Kotim. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan hingga staf di perkantoran. 

“Kebijakan untuk menghapus tenaga honorer ini terburu-buru, karena khususnya di Kotim yang jadi perawat, jadi guru, jadi tukang ketik, pengaministrasian di perkantoran itu banyak honorer," tegas Parimus.

Dia mengakui, kebijakan pemerintah kabupaten mengangkat tenaga honorer itu tidak salah. Itu bagian dari otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

"Kalau mau hapus bisa, tapi angkat langsung mereka jadi CPNS terutama yang sudah lama jadi tenaga honor itu," pungkasnya. (NACO/B-7)

Berita Terbaru