Kementerian Pertanian Berharap Daerah Tolak Alih Fungsi Lahan

Oleh Inilah.com
24 Januari 2020 - 09:02 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pertanian meminta dinas pertanian di daerah menolak permohonan izin alih fungsi lahan pertanian. Pasalnya, berbagai sektor industri telah menggerus luas lahan pertanian yang mengancam produksi pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan jika area persawahan dialihfungsikan menjadi bangunan, maka upaya budidaya pertanian akan menjadi sia-sia. Warga pun akan kesulitan untuk mendapatkan makanan.

"Untuk mencegah alih fungsi tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan tidak memberikan izin bangunan yang akan berdiri di area persawahan. Terutama yang berada di zona lahan abadi," ujarnya, Kamis 23 Januari 2020.

Sarwo menjelaskan salah satu kewajiban pemerintah untuk menetapkan lahan pangan berkelanjutan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Saat ini kami sedang melakukan harmonisasi data luas lahan baku sawah dengan beberapa lembaga terkait guna mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres)," katanya.

Dia menyebut data Kementerian ATR/BPN pada 2018 menunjukkan adanya penyusutan lahan baku sawah di Indonesia. Dari data ini ditemukan angka penyusutan mencapai sembilan persen dari 7,75 juta hektare menjadi hanya seluas 7,1 juta ha.

"Penyusutan tersebut terjadi salah satunya lantaran alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan," pungkasnya.

Hal ini mendapat respon positif dari Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ali Efendi akan menolak pengajuan izin alih fungsi lahan di zona-zona lahan abadi. Pasalnya di Cirebon belum ada aturan mengenai zonasi lahan abadi.

"Cirebon sudah memiliki Perda lahan abadi, namun untuk zonasi belum diatur dalam Perda. Meski demikian, kami akan tetap mengamankan sawah-sawah produktif," katanya.

Ali menjelaskan peruntukan lahan abadi terdapat sekitar 45.000 hektare. Seluas 40.000 pertanian, 2.000 holtikultura, serta 3.000 perkebunan, jadi total ada 45.000 hektare.

TAGS:

#Kementerian Pertanian #Alih Fungsi Lahan #Daerah

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pj Bupati Barut Hadiri Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

24 April 2024 - 17:00 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis didampingi Pj Sekda Jufriansyah, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di aula Jayang Tingang lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, kemarin.

Dinas Perikanan Palangka Raya Terima Kunjungan JICA untuk Kerja Sama Terkait ini

24 April 2024 - 16:55 WIB

Kepala Dinas Perikanan Palangka Raya, Indriati Ritadewi, melalui Sekretaris Dinas Perikanan Palangka Raya, Sri Utomo, menerima kunjungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pemko Palangka Raya Evaluasi Pengendalian Inflasi Setiap Bulan

24 April 2024 - 16:50 WIB

Pemko Palangka Raya secara rutin melakukan evaluasi atas upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan laju inflasi dapat terjaga pada level yang terkendali.

Puluhan Ribu Wisatawan Kunjungi Gunung Mas

24 April 2024 - 16:45 WIB

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing mengatakan bahwa ada ribuan wisatawan domestik dan puluhan wisatawan mancanegara kunjungi wilayah setempat.

Wagub Kalteng Informasikan Produksi Kelapa Sawit Kalteng Januari-Desember 2023

24 April 2024 - 16:40 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menjabarkan terkait informasi data produksi kelapa sawit Provinsi Kalteng pada periode Januari-Desember 2023.

Januari-Maret 2024 Nilai Tukar Petani Terus Meningkat

24 April 2024 - 16:35 WIB

Nilai Tukar Petani atau NTP Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari-Maret menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Ajak Swasta Kolaborasi Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi

24 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Pemko Palangka Raya Targetkan Predikat Proklim Utama

24 April 2024 - 16:25 WIB

Pemko Palangka Raya bertekad untuk meraih predikat Proklim Utama dalam program Kampung Iklim (Proklim) yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

OJK dan Pelaku UMKM Rayakan Hari Kartini

24 April 2024 - 16:20 WIB

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI 2021-2025.

Sosok Mantan Ketua PWI Kotim 2 Periode Ini Dinilai Layak Pimpinan PWI Kalteng

24 April 2024 - 16:15 WIB

Sosok mantan ketua PWI Kotawaringin Timur (Kotim) 2 periode Andri Rizky Agustian dinilai layak pimpin PWI Kalimantan Tengah (Kalteng).

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia