UU Terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bertambah Jadi 81

Oleh Teras.id
25 Januari 2020 - 11:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah DPR menetapkan rancangan undang-undang penyederhanaan hukum atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, pemerintah kembali membahas RUU sapu jagat tersebut sebelum disetujui untuk dibahas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sesuai hasil pembahasan terakhir per 24 Januari 2020, telah diidentifikasi sekitar 81 UU yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," kata Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna lewat keterangan tertulis pada Jumat malam, 24 Januari 2020.

Jumlah UU terdampak Omnibus Law bertambah banyak dari pembahasan terdahulu. Sebelumnya, pemerintah melakukan inventarisasi 79 Undang-Undang dengan 1.244 pasal yang akan diselaraskan melalui RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Setelah dibahas kembali, jumlah UU terdampak bertambah menjadi 81.

Pekan depan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly akan menghadap Presiden Jokowi untuk membahas kemajuan terbaru Omnibus Law.

"Kemungkinan akan dilakukan rapat terbatas guna pemberian paraf dari Presiden dan menteri-menteri terkait dalam draf dan naskah akademik RUU tersebut," ujar Hadi Priatna.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, begitu sudah diparaf dan presiden berkirim surat kepada DPR, kemudian akan dibahas dalam sidang paripurna, Omnibus Law cipta lapangan kerja ini akan dibahas ke publik. "Jadi, dijamin, draf yang beredar (sekarang) tidak benar, karena masih ada di kami,” ujar dia.

Sebelumnya, sudah banyak protes keras yang dilayangkan berbagai lapisan masyarakat dan aktivis hukum terhadap Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah. Berdasarkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, isinya lebih banyak menguntungkan para pengusaha besar ketimbang rakyat kecil.

Senin lalu, ribuan buruh yang yang berasal dari berbagai organisasi menggelar demo di DPR untuk menolak RUU Omnibus Law. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, buruh khawatir, Omnibus Law akan merugikan kaum buruh.

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senin 20 Januari 2020.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, munculnya anggapan bahwa Omnibus Law mempermudah pemerintah kongkalikong dengan asing dan merugikan rakyat, hanya salah persepsi. Toh, ujar dia, RUU baru akan dibahas dan semua aspirasi akan ditampung.

TAGS:

#Uu #Omnibus Law #Lapangan Kerja

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Disdaldukkbp3apm Palangka Raya Gelar Radalgram untuk ini?

20 April 2024 - 19:00 WIB

Dalam upaya untuk memonitor dan mengevaluasi capaian serta kualitas program Bangga Kencana di Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disdaldukkbp3apm) Palangka Raya, dr. M Fitriyanto, memimpin kegiatan Radalgram Tingkat Kota Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-Kota Palangka Raya.

Menkeu Pimpin Pertemuan CFMCA untuk Pencapaian Target NDC

20 April 2024 - 18:50 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin Pertemuan ke-11 Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) atau Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim untuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

TPHP Kalteng Anggarkan Rp200 Miliar Lebih untuk Meningkatkan Tanaman Sayuran?

20 April 2024 - 18:40 WIB

Untuk meningkatkan produksi pangan seperti sayuran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (TPHP Provinsi Kalteng) pada 2024 ini menganggarkan Rp214 miliar lebih.

Bidang PSLB3 DLH Palangka Raya Lakukan Pembinaan di TPS3R Merdeka

20 April 2024 - 18:30 WIB

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah, Sumberdaya, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (TPS3R) di Jalan Merdeka.

Dewan Minta Pemda Serius Membangun Daerah Pelosok

20 April 2024 - 18:20 WIB

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Henry meminta kepada pemda di provinsi ini untuk dapat serius dalam membangun daerah pelosok yang tertinggal.

Penggunaan SPKLU Mobil Listrik di Kalselteng Meningkat 1.900 Persen

20 April 2024 - 18:10 WIB

PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) menyatakan, dengan jumlah 12 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, sejak awal 2024 hingga saat ini terjadi 190 kali transaksi, atau meningkat 1.900 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Digelar Dadakan, Halal Bihalal Dadakan Bupati Kotim Disambut Antusias Masyarakat?

20 April 2024 - 18:00 WIB

Halal bihalal dadakan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor yang digelar di Aula Rumah Jabatan disambut antusias masyarakat, Sabtu, 20 April 2024.

Tekan Kemiskinan Ekstrem, 30 KPM di Desa Anjir Mambulau Barat Terima BLT

20 April 2024 - 17:50 WIB

Sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan ekstrim tahun 2024.

Kotim Raih Juara 2 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna se-Kalteng

20 April 2024 - 17:40 WIB

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berhasil meraih juara kedua lomba inovasi teknologi tepat guna (TTG) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pesona Wisata Kuliner Pelabuhan Rambang Dongkrak Peningkatan Ekonomi Masyarakat

20 April 2024 - 17:30 WIB

Menjelang sore hari, kawasan wisata kuliner di Pelabuhan Rambang Pinggiran Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya, menjadi salah satu pilihan warga untuk menikmati makanan murah dan tempat bersantai.?

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Gorontalo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia