DPR Ramai-ramai Bentuk Pansus Jiwasraya, Komisi Berapa Saja

Oleh Teras.id
29 Januari 2020 - 08:50 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk panitia kerja (panja) terkait kasus korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Berikut ini Panja yang dibentuk di tiga komisi DPR RI:

1. Komisi XI
Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dito Ganinduto mengatakan salah satu tujuan dibentuknya Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan adalah untuk menjamin kembalinya dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya.

"Tujuan kami adalah nasabah Jiwasraya bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang mereka keluarkan, sesuai janji Menteri Badan Usaha Milik Negara," ujar Dito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

Panitia kerja, kata dia, akan mengawal hal-hal yang dijanjikan Menteri BUMN Erick Thohir, yakni pemerintah hadir untuk menjamin uang nasabah kembali. Karena itu, Panja akan berkoordinasi juga dengan Erick.

"Kami secara informal sudah bertemu Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN mengenai masalah Jiwasraya ini beberapa kali sehingga secara formal dan informal, kami sangat memahami dan kami memperjuangkan kepentingan dari para nasabah," tutur Dito.

2. Komisi VI
Komisi VI DPR juga membentuk Panja guna mengupayakan penyelamatan dan memulihkan kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Ketua Panja Jiwasraya yang juga Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, panja komisi VI tak akan tumpang tindih dengan panja Komisi XI DPR. Dia menyebut Komisi XI mengurusi wilayah pemerintahan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia (BI).

Aria menjelaskan, hasil dari panja Komisi VI ini, kata Aria ujungnya sama seperti output yang akan dihasilkan oleh Komisi XI DPR, yakni mengembalikan dana nasabah.

Upaya itu di antaranya yakni dengan melakukan holding BUMN, privatisasi, dan bail out dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hingga saat ini, Komisi VI masih melakukan koordinasi dengan Komisi XI DPR yang bermitra dengan Kemenkeu dan OJK. "Kami masih menghitung privatisasi konsekuensinya apa, holding konsekuensinya apa, PMN apa. Ada dasar ada tujuan, ada target, ada sasaran. Kalau di panja ada kelebihan kami itung. Inilah gunanya panja untuk bicara yang lebih detail di dalam korporasi," ujarnya.

3. Komisi III
Komisi III DPR memutuskan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya. Hal itu sebagaimana kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung, Senin, 20 Januari 2020. Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan pembentukan panja dilakukan guna mengetahui aktor intelektual.

Menurutnya, proses penegakan hukum tak bisa hanya berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. dia yakin adanya sejumlah pihak yang bermain di balik layar.

TAGS:

#Komisi DPR RI #Jiwasraya

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ekonomi Hijau Disebut Relevan dengan Kondisi Sumatera Utara

25 April 2024 - 22:05 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa webinar terkait ekonomi hijau yang dilaksanakan Mahasiswa Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU pada Kamis, 25 April 2024 melalui media zoom sangat relevan dengan kondisi Sumatera Utara.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Melindungi Peralihan Fungsi Lahan

25 April 2024 - 22:00 WIB

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

25 April 2024 - 21:55 WIB

Keseluruhan ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 merupakan komoditas non migas dengan nilai mencapai US$416,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen dibanding Januari 2024 yang sebesar US$392,50 juta.

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

25 April 2024 - 21:51 WIB

Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.

Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

25 April 2024 - 21:45 WIB

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara mengirimkan 4 (empat) pelajar di daerah ini untuk mengikuti seleksi menjadi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat Nasional.

Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 21:41 WIB

Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Bawaslu Lamandau Evaluasi dan Seleksi Panwascam Jelang Pilkada 2024

25 April 2024 - 21:35 WIB

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamandau, melakukan evaluasi dan seleksi dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Begini Kondisi Warga Kotim yang Terkena Serangan Buaya

25 April 2024 - 21:32 WIB

Kepala Desa Satiruk Asra menjelaskan kondisi terkini warganya yang terkena serangan buaya di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Indeks MCP Palangka Raya Raih Nilai 91

25 April 2024 - 21:31 WIB

Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengumumkan bahwa Indeks MCP Palangka Raya mencapai skor 91.

49 Calon Anggota Paskibraka Barito Utara Lolos Seleksi Tahap Akhir

25 April 2024 - 21:26 WIB

Setelah melalui proses dan seleksi yang cukup ketat, akhirnya dari 76 peserta yang mengikuti seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024, 49 calon anggota Paskibraka dinyatakan lolos seleksi tahap akhir dan akan mengikuti tahapan selanjutnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia