Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kebumen Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD dan Pemda Kabupaten Barito Utara Bahas Raperda

  • Oleh Ramadani
  • 29 Januari 2020 - 22:00 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - DPRD Kabupaten Barito Utara mengelar rapat bersama pemerintah daerah, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Utara tahun 2019.

Yakni berkaitan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang telah diajukan pemerintah daerah baru-baru ini.

Rapat dimpimpin Waket II DPRD, Sastra Jaya didampingi Wakil Ketua I DPRD, Permana Setiawan dan dihadiri para anggota DPRD. Sementara dari eksekutif dipimpin asisten sekda bidang Pemerintahan dan Kesra H Masdulhaq, dihadiri Kepala BPBD, H Gazali Montallatua dan perwakilan KesbangPol, Facrudin Marco.

Dalam rapat tersebut, salah satu yang menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya adalah permasalahan dana. Menurutnya, dengan adanya perubahan beberapa badan Tipe B ke tipe A, maka akan berpegaruh terhadap anggaran yang ada. Sedangkan untuk kondisi anggaran APBD Pemkab Barito Utara nilainya tidak begitu baik atau tinggi.

"Dengan perubahan Badan dari tipe A ke Tipe B ini, tentu berpengaruh terhadap anggaran. Sedang untuk belanja langsung kita masih lebih kecil dibandingkan porsi anggaran belanja untuk pegawai," kata Sastra Jaya, Rabu, 29 Januari 2020.

Sementara itu, anggota DPRD Barito Utara,  Henny Rosgiaty Rusli mempertanyakan terkait masalah materi yang ada saat rapat pembahasan tersebut. Dewan hanya memperoleh 2 materi untuk perubahan tipe badan dari B ke A, sementara di dalam Raperda terdapat 6 badan.

“Masih ada 4 badan yang tidak diberikan ke kami dasar hukumnya apa, atau materi yang diterima dewan cuma  BPBD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,” ucap Henny Rosgiaty Rusli.

Dirinya juga meminta, agar semua materinya dapat dilengkapi oleh pihak eksekutif. Sebab proses ini harus cepat karena sudah terlambat. “Jadi kalau bisa semua materinya dilengkapi terlebih dahulu,” ucap Henny.

Dari hasil rapat, dewan menyepakati perubahan Perda Nomor 2 tahun 2016. Namun pihak DPRD memerlukan refrensi tambahan ke beberapa daerah. (RAMADHANI/B-7)


TAGS:

Berita Terbaru