SEPERTI yang diketahui bersama bahwa pada tahun 2020 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 270 daerah diIndonesia dengan rincian 9 ditingkat Provinsi, 224 ditingkat Kabupaten dan 37 ditingkat Kota, pada tahun 2020 ini Kalimantan Tengah secara khusus akan melaksanakan Pilkada pada dua tingkatan yakni ditingkat
Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotawaringan Timur.

Konsekuensi dari sebuah Negara Demokrasi dimana kadaulatan tertinggi berada pada rakyat, tentulah Pilkada secara langsung adalah satu-satunya corong konstitusional yang saat ini bisa dilaksanakan sebagai cara untuk menyeleksi kepemimpinan di Daerah, beriringan dengan hal tersebut Konsekuensi lain dari sebuah Negara Demokrasi adalah diakuinya Hak Asasi Manusia sebagai hal yang harus dilindungi dan di hormati baik oleh Negara maupun antar kelompok individu pemegang Hak Asasi Manusia itu sendiri, tak tertekecuali dalam hal menentukan pilihan Politik setiap individu manusia bebas menentukan pilihan untuk memilih siapapun calon Kepala Daerah yang dianggap relevan dengan kebutuhan suatu daerah tersebut, bahkan dimungkinkan untuk tidak menentukan pilihan pada satu calonpun, hal ini sering kita kenal dengan istilah Golput (Golongan Putih).

Berbicara tentang pilihan politik sendiri, sudah menjadi rahasia umum jika salah satu penyebab konflik di tengah-tengah masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah perbedaan cara pandangan tentang calon pemimpin yang dipilih, tentulah hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi yang tidak perlu dipandang sebagai sebuah masalah besar dalam perjalanan pesta demokrasi seperti
Pilkada secara langsung oleh rakyat, pertentangan yang muncul bukanlah tanpa sebab, faktor kesukuan, agama dan unsur kepentingan lain membuat antar kelompok dan individu semakin jauh dari kesamaan pandangan tentang pilihan calon pemimpin yang dijagokan.

Saling menghargai pilihan politik adalah kunci keberhasilan suatu perhelatan pesta demokrasi yang besar, tentu menghargai disini bukanlah tanpa perdebatan dan konflik ide tentang calon pemimpin yang dijagokan, perdebatan tentulah cara terbaik untuk menyegarkan alam
demokrasi yang identik dengan kebebasan, namun akan menjadi buruk jika perdebatan dan konflik ide ditengah-tengah masyarakat diakhiri dengan saling menghina pilihan politik secara membabi buta atau istilah Millenial sekarang adalah bawa perasaan (Baper) yang disebabkan atas ketidak pahaman tentang nilai dasar sebuah Negara Demokrasi yang
menghargai perbedaan.

Kita semua memahami bahwa secara historis kita pernah berada dalam fase-fase kemunduran perhelatan pesta demokrasi, politik identitas yang mendominasi dengan diiringi penilaian secara subjektif yang berlebihan sehingga memunculkan ketidak sukaan bahkan ujaran kebencian yang secara otomatis menimbulkan pertentangan ditengah-tengah masyarakat  bahkan tidak jarang menimbulkan konflik serius dan berkepanjangan adalah penyakit musiman menjelang Pemilu maupun Pilkada itu sendiri.