Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sukoharjo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kunjungi Natuna, Mahfud MD Sebut Tak Ada Lagi Tuntutan dari Warga

  • Oleh Teras.id
  • 07 Februari 2020 - 13:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Dengan kedatangannya di Natuna, Mahfud memastikan bahwa negara hadir di kepulauan itu untuk memastikan keamanan masyarakat setelah wilayah itu menjadi lokasi observasi bagi 238 WNI dari Wuhan dan sejumlah daerah dari Provinsi Hubei, Cina.

"Semuanya serba aman. Pokoknya sekarang negara sedang hadir di Natuna melindungi warganya sesuai tugas konstitusional," ujar Mahfud di Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis malam, 6 Februari 2020.

Setiba di Natuna, Mahfud menggelar rapat tertutup bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan sejumlah perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta tokoh masyarakat. Hasilnya, kata Mahfud, semua sudah menerima Natuna sebagai tempat observasi WNI asal Hubei dan tidak ada tuntutan lagi dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

"Tidak ada tuntutan lagi, karena sudah saling menjelaskan bahwa semuanya tidak apa-apa. Jadi semuanya harap tenang. Tidak ada persoalan yang mengancam kita dalam soal virus Corona itu," ujar Mahfud.

Sebelumnya, warga Natuna sempat menyampaikan penolakan karena wilayahnya menjadi lokasi observasi WNI dari Cina. Mereka menuntut enam hal, yakni meminta perwakilan pemerintah Natuna dan masyarakat menghadap Presiden Joko Widodo, memindahkan lokasi observasi ke kapal perang, meminta pemerintah mensosialisasi kebijakan kepada masyarakat, membentuk posko-posko kesehatan di Natuna, meminta dikirimkan tenaga medis yang mengerti ihwal penyebaran virus corona, dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna. Adapun lima dari enam tuntutan warga itu sudah dikabulkan pemerintah. (TERAS.ID)

Berita Terbaru

1.910 PPPK di Lingkup Pemkab Kapuas Terima SK Pengangkatan

1.910 PPPK di Lingkup Pemkab Kapuas Terima SK Pengangkatan

  • 18 April 2024 - 18:30 WIB
Tokoh Bartim Ini Angkat Bicara Soal Kisruh Pengurus dan Kader PSI Kalteng

Tokoh Bartim Ini Angkat Bicara Soal Kisruh Pengurus dan Kader PSI Kalteng

  • 18 April 2024 - 18:20 WIB
BKSDA Telusuri Kemunculan Orangutan di Sekitar Bandara H Asan Sampit

BKSDA Telusuri Kemunculan Orangutan di Sekitar Bandara H Asan Sampit

  • 18 April 2024 - 18:11 WIB
Pj Bupati Sukamara: Syukuran Panen Padi Memperkuat Ikatan Sosial

Pj Bupati Sukamara: Syukuran Panen Padi Memperkuat Ikatan Sosial

  • 18 April 2024 - 18:00 WIB
Ini Pesan Pj Bupati Kapuas Kepada 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

Ini Pesan Pj Bupati Kapuas Kepada 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

  • 18 April 2024 - 17:50 WIB
Hendra Lesmana Pendaftar Pertama Calon Bupati Lamandau ke PDIP

Hendra Lesmana Pendaftar Pertama Calon Bupati Lamandau ke PDIP

  • 18 April 2024 - 17:40 WIB
Perlu Timbun Jalan Menuju SDN 3 Sawahan agar Banjir Tak Ganggu Aktivitas Belajar

Perlu Timbun Jalan Menuju SDN 3 Sawahan agar Banjir Tak Ganggu Aktivitas Belajar

  • 18 April 2024 - 17:31 WIB
Dapat Dukungan Jadi Calon Wakil Wali Kota Palangka Raya, Ini Tanggapan Yunita Martina

Dapat Dukungan Jadi Calon Wakil Wali Kota Palangka Raya, Ini Tanggapan Yunita Martina

  • 18 April 2024 - 17:20 WIB
Pj Bupati Seruyan Buka Rakor Aset Tanah di Bawah Jalan

Pj Bupati Seruyan Buka Rakor Aset Tanah di Bawah Jalan

  • 18 April 2024 - 17:11 WIB
Debit Air Sungai Arut Meningkat, Desa Nanga Mua Terendam Banjir

Debit Air Sungai Arut Meningkat, Desa Nanga Mua Terendam Banjir

  • 18 April 2024 - 17:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri