Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Asisten III Barito Selatan: Peraturan Bupati 34 Tahun 2019 untuk Tingkatkan Kemandirian Desa

  • Oleh Uriutu
  • 10 Februari 2020 - 20:16 WIB

BORNEONEWS, Buntok - Asisten III Setda Barito Selatan, Aslianson menyebutkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian desa.

"Karena tujuan ditetapkannya peraturan bupati untuk memberikan kepastian hukum dalam mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa," kata Aslianson seusai membuka sosialisasi Perbup 34/2019, Senin, 10 Febuari 2020.

Menurutnya, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangannya sesuai azas rekognisi serta subsidiaritas dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan kewenangannya.

Kewenangan itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Perbup ini menjadi solusi alternatif untuk menjawab persoalan terjadinya overlapping program dan kebijakan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat tentang desa," jelasnya.

Dia membeberkan melalui kewenangan lokal berskala desa itu, pemerintah pusat mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tidak menjadikan desa sebagai lokasi proyek pembangunan, dan perencanaan pembangunan yang dirancang SOPD tidak boleh mengambil alih kewenangan desa.

Begitu juga sebaliknya desa tidak boleh mengambil kewenangan pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dalam merencanakan pembangunan desa, dan hal itu agar desa bisa mandiri.

Karena pada prinsipnya otonomi yang sebenarnya berada di desa, dan desa sejajar dengan kabupaten sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Oleh karena itu Perbup ini memberikan amanat bagi desa untuk membuat peraturan desa  terkait hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Setelah selesainya sosialisasi ini, kepala desa, aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa bersinergi untuk segera membuat peraturan desa tentang kewenangan desa dan selanjutnya mengkoordinasikannya dengan pihak kecamatan, dan DSPMD. (URIUTU DJAPER/B-6)

Berita Terbaru

Pemkab Katingan Peringati Hari Otonomi Daerah

Pemkab Katingan Peringati Hari Otonomi Daerah

  • 26 April 2024 - 05:40 WIB
Kinerja Perseroan SSMS Sejalan dengan Program Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Kinerja Perseroan SSMS Sejalan dengan Program Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

  • 26 April 2024 - 05:31 WIB
Indonesia ke Semifinal Setelah Tumbangkan Korsel Lewat Adu Penalti

Indonesia ke Semifinal Setelah Tumbangkan Korsel Lewat Adu Penalti

  • 26 April 2024 - 05:22 WIB
Forum Kick Off Meeting Program PPSP Berikan Dampak Positif yang Nyata

Forum Kick Off Meeting Program PPSP Berikan Dampak Positif yang Nyata

  • 26 April 2024 - 05:15 WIB
Pansus DPRD Kapuas Rapat Bersama Mitra Kerja Bahas Sejumlah Raperda

Pansus DPRD Kapuas Rapat Bersama Mitra Kerja Bahas Sejumlah Raperda

  • 26 April 2024 - 05:00 WIB
PT SSMS Langsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT SSMS Langsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

  • 26 April 2024 - 04:31 WIB
Sepanjang 2023 SSMS Berhasil Bukukan Pendapatan Rp10,7 Triliun

Sepanjang 2023 SSMS Berhasil Bukukan Pendapatan Rp10,7 Triliun

  • 26 April 2024 - 04:30 WIB
Tuan Rumah Qatar U-23 Tersingkir usai Kalah 2-4 dari Jepang U-23

Tuan Rumah Qatar U-23 Tersingkir usai Kalah 2-4 dari Jepang U-23

  • 26 April 2024 - 04:00 WIB
Leonard S Ampung Ingatkan Penguatan Toleransi Seminar Paskah Nasional

Leonard S Ampung Ingatkan Penguatan Toleransi Seminar Paskah Nasional

  • 26 April 2024 - 03:41 WIB
DP3APPKB Kalteng Terima Studi Tiru Forum Puspa Murung Raya

DP3APPKB Kalteng Terima Studi Tiru Forum Puspa Murung Raya

  • 26 April 2024 - 03:21 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri