Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mukomuko Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Kobar akan Kaji Saran Kejaksaan untuk Tidak Pakai Fasilitas Hotel Penunggak Pajak

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 10 Februari 2020 - 22:41 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin (Kobar) masih mengkaji saran dari kejaksaan sebagai bentuk tidak menggunakan fasilitas hotel yang masih menunggak pajak ke pemerintah daerah.

Wakil Bupati Kobar, Ahmadi Riansyah menyebut saran dari kejaksaan  sebagai bentuk konsistensi dan komitemen pemerintah daerah, sehingga seluruh objek penunggak pajak perhotelan di Pangkalan Bun supaya tidak digunakan fasilitasnya oleh pemerintah daerah yang anggarannya bersumber dari APBD atau APBN.

"Hal ini masih kita kaji bersama, pemerintah daerah berasama tim Yustisi masih memberi waktu, dan seperti apa kedepannya nanti," ujarnya, Senin, 10 Februari 2020.

Pemkab Kobar akan mengkaji lebih dalam usulan dari Kejari Kobar untuk melihat banyak aspek yang akan ditimbulkan, baik aspek hukum, sosial, administrasi dan lainnya.

Sehingga dalam hal ini Pemda bersama tim Yustisi memberi waktu kepada pihak manajemen Hotel Swiss bell Pangkalan Bun untuk melunasi tunggakan pokok pajaknya, sampai pertengahan Februari 2020.

Kalau sampai Februari ini tidak niat baik dari menajemen melunasi pokok tunggak pajak kepada pemerintah daerah, kemungkinan pemda akan memberikan surat edaran kepada seluruh intansi untuk tidak menggunakan fasilitasnya.

"Namun kita akan kaji lebih dalam, masih mempertimbangkan dan akan dibahas lebih lanjut dan arahnya memang ke sana," ucapnya.

Sebelumnya Kejari Kobar Dandeni Herdiana mengajak untuk semua pihak agar mendukung pemda dalam mengatasi kaus penunggakan pajak, dengan cara tidak menggunakan fasilitasnya.

Tapi pada kenyataannya, masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di hotel yang masih menunggak pajak, hal tersebut sangat disayangkan oleh Kejari. (DANANG/B-6)

Berita Terbaru