Kemensos Alokasikan Rp31,3 Triliun untuk Program Keluarga Harapan

Oleh ANTARA
12 Februari 2020 - 09:10 WIB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp31, trilun untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

"Anggaran tersebut dialokasikan pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos)," kata Dirjen Linjamsos Harry Hikmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (10/2).

Ia mengatakan dari total anggaran tersebut, Rp30,9 triliun atau 98,62 persen dialokasikan untuk PKH, sementara untuk bencana alam sebanyak Rp.272,9 miliar dan anggaran bencana sosial Rp105,2 miliar.

Ia menyebutkan bahwa tujuan PKH itu tidak hanya perbaikan akses layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sedangkan untuk penanganan pengungsi, tidak hanya diberikan kepada korban bencana alam, tetapi juga korban bencana sosial seperti kerusuhan dan kebakaran," katanya.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa selama ini PKH dikenal mengurangi beban pengeluaran dan perbaikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan.

"Namun, di era sekarang ini, arahnya sudah diupayakan agar ada peningkatan pendapatan. Sedangkan untuk bencana alam atau bencana sosial, Kemensos hadir untuk meringankan beban pengeluaran mereka," katanya.

Sementara itu sebelumnya, dihadapan Komisi VIII DPR RI, Harry menjelaskan bahwa sasaran PKH tersebut adalah keluarga prasejahtera yang memiliki komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia dini.

Kemudian komponen lainnya adalah komponen pendidikan dengan kategori keluarga yang memiliki anak sekolah SD, SMP dan SMA atau sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial dengan kategori keluarga yang memiliki penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, diutamakan di atas 70 tahun.

Kemudian, berdasarkan data pada 2020, jumlah penerima PKH dengan kategori ibu hamil sebanyak 137 ribu orang dengan maksimal 2 kali kehamilan, anak usia dini sebanyak 3,15 juta orang, anak sekolah sebanyak 12,71 juta orang, disabilitas berat sebanyak 105 ribu orang dan lansia sebanyak 1,03 juta orang," kata Dirjen.

Dirjen menegaskan bahwa bantuan PKH diberikan sesuai dengan beban pengeluaran masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setiap keluarga berhak memperoleh bantuan maksimal empat orang sesuai dengan komponen yang dimiliki.

Dalam hal itu, Kementerian Sosial juga menaikkan indeks bantuan bagi ibu hamil dan anak usia dini sebagai bentuk kontribusi program pengurangan stunting.

"Secara teknis, dalam program Linjamsos 2020 ini, kami memusatkan dampak dari PKH untuk bisa berkontribusi dalam penurunan angka gizi buruk dan stunting. Salah satunya, meningkatkan indeks untuk komponen bantuan kepada ibu hamil dan anak usia dini dari 2,4 juta menjadi 3 juta," katanya. (ANTARA)

TAGS:

#Kemensos #Program Keluarga Harapan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

23 April 2024 - 18:50 WIB

Penyandang disabilitas selama ini kerap kali terabaikan dan sering ditemukan kasus diskriminasi dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara.

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

23 April 2024 - 18:40 WIB

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lamandau dalam beberapa hari terakhir membuat debet air di sejumlah sungai terus naik dan meluap hingga ke pemukiman penduduk.

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

23 April 2024 - 18:30 WIB

Ketua Komisi III DPRD KaltengSiti Nafsiah meminta supaya peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan dijadikan prioritas dalam program pemda baik provinsi, kabuopaten dan kota.

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

23 April 2024 - 18:21 WIB

Sekretaris DPW Partai NasDem Kalteng,Mukarramah dalam keterangan konferensi pers, pada Selasa 23 April 2024, mengungkapkan bahwa hal tersebut dalam rangka suksesi Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah.

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

23 April 2024 - 17:20 WIB

Penjabat (Pj) Bupati KapuasErlin Hardi meminta dinas terkait agar melakukan pemetaan wilayah padat penduduk di daerah setempat, demi menekan resiko terjadinya kebakaran permukiman.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia