Alihkan Program Pensiun PNS ke BPJAMSOSTEK, Manfaat Tidak Berkurang

Oleh Advertorial
12 Februari 2020 - 18:25 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), paling lambat tahun 2029, penyelenggaraan program pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dialihkan ke Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan atau kini dipanggil BPJAMSOSTEK.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK, Sumarjono menyampaikan pihaknya sedang menunggu regulasi turunan dari UU tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero).

"Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalihan, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami", jelas Sumarjono.

Program Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015. PP tersebut mengatur program JP untuk pekerja Non PNS dan diselenggarakan dengan skema pre-funding melalui iuran pemberi kerja dan pekerja. Manfaat yang diterima merupakan hak peserta dan sebagai kepastian atas perlindungan kepada seluruh warga negara.

Terkait manfaat program pensiun untuk PNS, Sumarjono menegaskan tidak akan terjadi penurunan manfaat, jika program tersebut dialihkan ke BPJAMSOSTEK.

"Pemerintah tentunya akan menyiapkan skema program pensiun yang memastikan PNS tetap mendapatkan manfaat pensiun yang minimal setara atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya", tutur Sumarjono.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa program pensiun bagi PNS diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai Hak dan sebagai Penghargaan atas pengabdiannya.

Pemberian program pensiun dalam bentuk Hak, mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sumarjono menjelaskan, BPJAMSOSTEK akan menyelenggarakan program pensiun yang berbentuk Hak PNS sebagai warga negara, sehingga tidak ada diskriminasi dengan pekerja Indonesia lain, sesuai dengan UU SJSN.

Sedangkan untuk program pensiun dalam bentuk penghargaan atas pengabdian bagi PNS, pemerintah juga tengah mempersiapkan konsep yang tepat sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian PNS, termasuk badan yang akan menyelenggarakan.

Senada, Sumarjono, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI Retno Pratiwi menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah itu melindungi seluruh warga negaranya, tidak melihat apakah itu pekerja swasta ataupun PNS atau TNI/Polri.

“Pemerintah dengan segala upaya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk PNS. Pengalihan program dari Taspen ke BPJAMSOSTEK sesuai SJSN tidak akan mengurangi manfaat pensiun bagi PNS, tetapi justru memberikan kepastian keadilan dan peningkatan manfaat," papar Retno.

Sumarjono juga menegaskan, meski UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan agar PT Taspen (Persero) mengalihkan programnya paling lambat tahun 2029, namun BPJAMSOSTEK menyatakan telah siap jika Pemerintah mempercepat proses pengalihan tersebut.

"Kami sudah berpengalaman menjalani proses pengalihan program JHT milik karyawan BUMN pada tahun 1996 silam, yang sebelumnya juga diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan tersebut dianggap sukses karena hingga saat ini tidak ada penurunan manfaat, dan bahkan BPJAMSOSTEK selalu memberikan imbal hasil di atas ketentuan, tahun 2019 besarnya 6,08% p.a. Selain itu BPJAMSOSTEK juga pernah mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di era PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014.", tegas Sumarjono.

Retno juga menambahkan, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS jelas mengatur tentang pengalihan program yang dikelola PT Taspen sesuai dengan SJSN, bukan peleburan atau penggabungan institusi.

“PT Taspen tidak perlu khawatir berlebihan atas isu penggabungan institusi, karena amanat UU hanya mengalihkan program sesuai SJSN. Pemerintah tidak berencana untuk melebur kedua institusi ini," pungkas Retno. (ADVERTORIAL)

TAGS:

#BPJS Ketenagakerjaan #BPJAMSOSTEK

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Semangat Go Green dan Smart City Diharap Dorong Inovasi Kemandirian Daerah

25 April 2024 - 18:15 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengingatkan semangat go green dan smart city.

Badan Kesbangpol Seruyan Lakukan Tahapan Seleksi Paskibraka

25 April 2024 - 18:10 WIB

Pemerintah Kabupaten Seruyan, melaluiBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Seruyan, melaksanakan tahapanseleksicalon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) 2024.

Program Peremajaan Sawit Rakyat Inisiatif Penting Tingkatkan Produktivitas Perkebunan Milik Petani Kecil

25 April 2024 - 18:05 WIB

Pada kesempatan berbeda Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan Program PSR merupakan inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan milik petani kecil.

Subandi Mendorong Program Unggulan Dinas Berjalan Optimal, Pasca Kick Off PBJ

25 April 2024 - 18:00 WIB

CBUT Tbk Komitmen Gunakan Sumber Energi Alternatif Terbarukan

25 April 2024 - 17:55 WIB

PT Citra Borneo Utama Tbk atau CBU Tbk berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya, termasuk di antaranya mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan sumber energi alternatif yang terbarukan.

Sejumlah Puskesmas di Seruyan Jalani Survey Akreditasi dan Re Akreditasi

25 April 2024 - 17:50 WIB

Sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di Kabupaten Seruyan menjalani survey akreditasi dan re akreditasi.

Ekspor Kalteng Meningkat, Impor Kalteng Turun

25 April 2024 - 17:45 WIB

Ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 senilai US$416,68 juta, naik 6,16 persen dibanding Januari 2024.

Pemkab Seruyan Laksanakan Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 17:40 WIB

Perseroan CBUT Tbk Miliki Pabrik Kernel Crushing Berkapasitas 600 MT

25 April 2024 - 17:35 WIB

Perseroan PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX: CBUT) memiliki pabrik kernel crushing dengan total kapasitas sebesar 600 MT kernel per hari atau 192.000 MT kernel per tahun serta 1 tank farm untuk kebutuhan penyimpanan bahan baku dan hasil produk dari pabrik refinery dan fraksinasi.

Pelaku Usaha Perbengkelan di Palangka Raya Diminta Kelola Limbah dengan Baik

25 April 2024 - 17:30 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka RayaYuseran, mengingatkan para pelaku usaha perbengkelan untuk memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia