Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Belu Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Bisa Ubah Omnibus Law Pakai PP, Ini Kata DPR

  • Oleh Teras.id
  • 16 Februari 2020 - 08:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pasal dalam draf rancangan undang-undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang.

Persoalannya, ada salah satu pasal yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang ini atau ketentuan Undang-Undang yang belum diubah di Omnibus Law dengan Peraturan Pemerintah.

“Ini luar biasa karetnya. Mestinya tidak boleh ada aturan yang sapu jagat seperti ini,” kata Anggota Komisi II DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Sabtu, 15 Februari 2020.

Pasal yang dimaksud adalah pasal 170 yang berbunyi “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya, oasal 170 ayat 2 dijelaskan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lalu ayat selanjutnya menyebut dalam rangka penetapan PP ini Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Nur Aini menilai sejak penyusunan draftnya memang pemerintah tidak berlaku partisipatif. Menurut dia, tidak ada satu pun serikat pekerja atau organisasi lain yang terdampak oleh Omnibus Law Cipta Kerja ini berpartisipasi dalam penyusunan draf.

“Ini berbeda loh saat pemerintah bilang sosialisasi telah dilakukan di serikat pekerja. Itu beda dengan partisipasi. Partisipasi itu dalam penyusunan meminta masukkan dari serikat pekerja. Nah ini tidak ada,” kata Nur Aini ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020.

TERAS.ID

Berita Terbaru

Festival Budaya Habaring Hurung di Kotim Lestarikan Olahraga dan Seni Tradisional

Festival Budaya Habaring Hurung di Kotim Lestarikan Olahraga dan Seni Tradisional

  • 19 April 2024 - 17:50 WIB
Pemprov Kalteng Apreasiasi Alternatif Penyelesaian Kasus Bangkal Secara Adat

Pemprov Kalteng Apreasiasi Alternatif Penyelesaian Kasus Bangkal Secara Adat

  • 19 April 2024 - 17:40 WIB
Pemkab Barito Timur Wajibkan Pegawai Kenakan Batik dan Kebaya pada 22 April

Pemkab Barito Timur Wajibkan Pegawai Kenakan Batik dan Kebaya pada 22 April

  • 19 April 2024 - 17:40 WIB
Wakapolda Kalteng: Penerimaan Polri Gratis dan Humanis

Wakapolda Kalteng: Penerimaan Polri Gratis dan Humanis

  • 19 April 2024 - 17:30 WIB
Ini 10 Tokoh yang akan Disurvei untuk Mendampingi Nurhidayah pada Pilkada Kobar

Ini 10 Tokoh yang akan Disurvei untuk Mendampingi Nurhidayah pada Pilkada Kobar

  • 19 April 2024 - 17:10 WIB
KPU Kalteng Sayembarakan Maskot Pilgub Kalteng, Total Hadiah Rp50 Juta Daftar di sini...

KPU Kalteng Sayembarakan Maskot Pilgub Kalteng, Total Hadiah Rp50 Juta Daftar di sini...

  • 19 April 2024 - 17:00 WIB
Kapuas Raih Juara Pertama Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kalteng

Kapuas Raih Juara Pertama Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kalteng

  • 19 April 2024 - 16:50 WIB
Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

  • 19 April 2024 - 16:40 WIB
Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

  • 19 April 2024 - 16:30 WIB
Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

  • 19 April 2024 - 16:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri