Menurutnya, sesuai dengan ketentuan UU nomor 3/2014 tentang perindustrian pada pasal 11 ayat 1, bahwa setiap bupati/wali kota menyusun rencana pembangunan industri.

Sedangkan pasal 4 menyebutkan, rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan daerah setelah dievaluasi oleh gubernur.

Ketiga, Raperda penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, ini merupakan regulasi pelaksanaan layanan atas pengutan retribusi daerah  sebagaimana tercantum dalam perda retribusi jasa umum.

Keempat, Raperda bongkar muat di bantaran sungai barito ini dalam rangka penataan pelayanan kepelabuhan, perlu adanya pengelolaan penyelenggaraan bongkar muat barang  dari dan ke kapal disetiap pelabuhan.  

Kelima, Raperda tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing ini memberikan peluang bagi daerah untuk menambah PAD dari sektor retribusi.

Dia berharap, lima materi Raperda ini dapat dibahas serta dikaji bersama serta mendapatkan persetujuan bersama  antara legislatif dan eksekutif dan ditetapkan menjadi Perda. (URIUTU DJAPER/B-6)