Fachrul pun mengatakan aspirasi yang disuarakan muslim Indonesia terus dikomunikasikan pemerintah melalui jalur diplomasi, baik kepada pihak kedutaan di Indonesia maupun pemerintah India. "Kontak terus dilakukan Indonesia untuk mencari solusi terbaik atas kehidupan beragama tanpa mencampuri urusan dalam negeri India," ujarnya.

Kerusuhan mulai melanda India setelah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mengusulkan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan, yang akan memberikan peluang kewarganegaraan India bagi non-muslim. Pemerintahan Modi menegaskan undang-undang itu diperlukan untuk membantu melindungi hak-hak minoritas teraniaya dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan yang mayoritas muslim dan menetap di India sebelum 2015, seperti yang dilaporkan Reuters.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia, seperti Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengecam undang-undang itu sebagai "diskriminatif secara fundamental" terhadap Muslim India, yang mengisi sekitar 14 persen dari populasi India, atau 180 juta orang. Protes mendukung atau anti-undang-undang terpecah dan menjadi konflik sektarian antara Hindu dan Islam.

Fachrul mengapresiasi kepedulian dan perhatian muslim Indonesia kepada umat Islam di India. "Kekerasan oknum, apalagi dengan mengatasnamakan agama tidak bisa dibenarkan, kapanpun dan di manapun," kata dia.

Namun ia mengingatkan bahwa tindakan kekerasan oleh sekelompok umat Hindu di India tidak menggambarkan ajaran agama Hindu sendiri, melainkan akibat adanya pemahaman ekstrem sebagian umat atas ajaran agamanya.