Warga Penyang Ditangkap atas Laporan Perusahaan, Walhi Sebut Tidak Bisa Dituntut Pidana

  • Oleh Naco
  • 13 Maret 2020 - 16:25 WIB

BORNEONEWS, Sampit - James Watt harus mendekam di penjara setelah memperjuangkan hak mereka kepada PT Hamparan Massawit Bangun Persada (PT HMBP) II di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim.

Menanggapi ini Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Kalimantam Tengah, Dimas N Hartono menyatakan semestinya  warga tidak bisa dipidana.

"Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Sebagaimana diatur di dalam pasal 66 UU 32/2009 yang berbunyi: Setiap orang yang  memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut  secara pidana maupun secara perdata," tegasnya, Jumat, 13 Maret 2020.

Bahkan dalam websitenya Walhi Kalteng itu menyebutkan sejumlah aktivis dan organisasi sosial tengah menggalang dukungan untuk menuntut pembebasan James Watt dan pengembalian hak warga atas lahan yang digarap perusahaan itu.

Dijelaskan Dimas, konflik bermula dari warga Desa Penyang dan Desa Tanah Putih menuntut PT. Hamparan Masawit Bangun Persada, seluas 1.865,8 hektare menuntut agar mengembalikan bekas lahan ladang warga yang dirampas oleh PT. Hamparan Masawit Bangun Persada karena  hasil pengukuran batas luar HGU ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan penanaman di luar batas HGU seluas 1.865,8 hektare. 

"Tanah masyarakat yang turut diserobot di luar HGU dan IUP adalah seluas 117 hektare," tegasnya.

Sementara itu terpisah legal PT HMBP II, Hendri, sudah beberapa kali dikonfirmasi namun belum menanggapinya.

James Watt ditangkap atas laporan perusahaan, warga sempat beberapa kali melakukan panen massal di areal 117 hektare yang masuk dalam areal kelompok tani mereka dan berada di luar HGU.

Warga berani memanen lahan itu karena di luar HGU dan lahan itu diserahkan kepada mereka bahkan itu juga terungkap saat rapat dengar pendapat di DPRD Kotim. (NACO/B-5)

Berita Terbaru