Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Sibolga Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wakil Bupati Barito Selatan: Sengketa Lahan Meningkat Akibat Lemahnya Data Administrasi Pertanahan

  • Oleh Uriutu
  • 17 Maret 2020 - 21:20 WIB

BORNEONEWS, Buntok - Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Titiek Atyani Djoedir, menyebutkan meningkatnya sengketa lahan cenderung akibat lemahnya data administrasi pertanahan.

"Lemahnya data administrasi pertanahan itu berupa ketidakjelasan atas hak atau riwayat lahan yang menjadi sengketa. Sehingga, seringkali tumpang tindih kepemilikan secara administrasi dan penguasaan tanah, terjadi di lapangan," kata Aty Djoedir usai rapat teknis pendaftaran tanah, di aula Bappeda Barsel, Selasa, 17 Mei 2020.

Dia pun menyambut baik pelaksanaan rapat teknis itu, karena bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan kemampuan pengetahuan para aparatur pemerintahan tentang prosedur serta manfaat dari pendaftaran tanah.

Menurutnya, konflik sengketa lahan dapat dihindari apabila adanya pemahaman aparatur pemerintah dan warga, mengenai hukum agraria yang disertai dengan tata kelola sistem administrasi dan manajemen pertanahan yang mumpuni, meliputi inventarisasi dan pencatatan.

"Upaya-upaya peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan atau agraria serta tata kelola yang baik khususnya di kalangan aparatur pemerintah sangat diperlukan. Supaya administrasi pertanahan bisa tertib, sehingga sengketa lahan tidak terjadi," jelas dia.

Dia menambahkan, belakangan ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.

Secara umum, penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan itu di antaranya karena kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, namun tidak dibarengi dengan tertib administrasi pertanahan.

"Penyebab lainnya, lantaran harga tanah meningkat dengan cepat, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah, dan investasi yang semakin berkembang," ucap dia

Oleh karena itu, melalui rapat teknis ini, perlu digali secara mendalam letak dan peran serta pemerintah daerah dalam proses pendaftaran tanah, dan kendala-kendala yang mungkin saja bisa muncul. Sehingga, semua permasalahan tumpang tindih lahan bisa dihindari. (URIUTU DJAPER/B-11)

Berita Terbaru

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

Era Kemajuan Teknologi, Jaringan Listrik dan Internet Dinilai Penting

  • 19 April 2024 - 16:40 WIB
Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

Pemkab Kotim Kerahkan Tim Gabungan untuk Normalisasi Sungai Mentawb

  • 19 April 2024 - 16:30 WIB
Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas pada Triwulan I TA 2024 Belum Capai Target

  • 19 April 2024 - 16:20 WIB
Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

Reza Prabowo: Pemprov Kalteng akan Gandeng Bank Kalteng Sukseskan Program 1000 KPR Guru

  • 19 April 2024 - 16:10 WIB
Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

Legislator Minta Pemda Lengkapi Lampu Penerangan di Ruas Jalan Rawan

  • 19 April 2024 - 16:00 WIB
Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

  • 19 April 2024 - 15:50 WIB
PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

  • 19 April 2024 - 15:40 WIB
DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

  • 19 April 2024 - 15:30 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

  • 19 April 2024 - 15:20 WIB
Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

  • 19 April 2024 - 15:10 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri