Gugatan Ditolak, 11 Karyawan PT Mukti Sawit Kaharipan Tidak Puas dan Akan Ajukan Upaya Hukum

Oleh Naco
21 Maret 2020 - 19:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara No.03/Pdt-Sus/PHI/2020/PN.PIk menolak gugatan 11 karyawan PT Mukti Sawit Kahuripan.

Kuasa penggugat, M Junaedi yang merupakan Koordinator Kalteng Setikat Buruh Federasi Hukatan Konfederensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, menyatakan akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

"Bahwa PT Mukti Sawit Kahuripan selaku perusahaan tergugat pada prinsipnya sudah melakukan PHK terhadap 11 karyawan yang ditandatangani direktur perusahaan pada September 2018. Karena enggan membayar pesangon, perusahaan menerbitkan lagi SK pengangkatan karyawan pada Januari 2019," katanya, Sabtu, 21 Maret 2020.

Menurutnya pengakhiran hubungan kerja semestinya sudah harus dilakukan sebelum terjadinya pengalihan hubungan kerja karyawan, dari karyawan tetap di-outsourcing-kan kepada perusahaan lain di luar grup perusahaan pada Juli 2016.

Dia juga menyebutkan pengalihan tidak hanya sekali. Dengan bukti adanya pengalihan karyawan tetap menjadi karyawan outsourcing di perusahaan lain, menjadi dasar pihaknya mengajukan gugatan PHK, karena tergugat telah mempekerjakan penggugat di luar perjanjian sebagaimana Pasal 169 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Namun anehnya, majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan para
penggugat dengan alasan karyawan tidak punya bukti SK perjanjian kerja, sehingga tidak ada yang dilanggar perusahaan," tukasnya.

Menurutnya dengan putusan hakim tersebut, para penggugat merasa diperlakukan tidak adil.

Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Kerja yang telah diterbitkan dirketur perusahaan pada September 2018 yang telah mengakhiri masa kerja karyawan, maka harus dinyatakan bahwa perusahaan telah memutus hubungan kerja kepada 18 orang karyawan berdasarkan Pasal 163 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Selain itu Disnaker sudah memutuskan nenganjurkan kepada PT.Mukti Sawit Kahuripan agar membayar hak pesangon 11 orang karyawan sesuai ketentuan pasal 163 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 dengan perhitungan 2 kali ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, dengan masa kerja dihitung sampai tanggal pembayaran pesangon direalisasikan," tegasnya.

"Namun majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan anjuran dinas tenaga kerja, dan kami nilai salah dalam menerapkan hukum," tandasnya.(NACO/B-11)

TAGS:

#Gugatan Perdata #PT Mukti Sawit Kahuripan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

KPU Telah Serahkan 139 Alat Bukti Selama Sidang Sengketa Pemilu 2024

17 April 2024 - 00:00 WIB

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Akan Diserahkan ke Reskrim

16 April 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyerahkan kendaraan tanpa pelat yang tidak bisa menunjukan surat surat kendaraan kepada Satreskrim.

BP2MI Usulkan Penambahan Nominal Bebas Pajak Barang Kiriman PMI

16 April 2024 - 23:30 WIB

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan sudah mengusulkan penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 1.500 dolar AS menjadi 2.500 dolar AS.

Pasca Libur Lebaran, RSUD Kapuas Halal Bihalal Antar Karyawan

16 April 2024 - 23:20 WIB

Pasca berakhirnya libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mengadakan Halal Bihalal antar karyawan/karyawati pada Selasa, 16 April 2024.

MK Terima Amicus Curiae dari 4 BEM Fakultas Hukum

16 April 2024 - 23:10 WIB

Empat BEM yang menyerahkan dokumen di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Selasa, itu adalah Dewan Mahasiswa Justicia FH Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM FH Universitas Padjadjaran (Unpad), BEM FH Universitas Diponegoro (Undip), dan BEM FH Universitas Airlangga (Unair).

Warga Muara Teweh Keluhkan Koneksi Internet Lemot

16 April 2024 - 23:00 WIB

Warga di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mengeluhkan koneksi internet yang lemot atau lambat selama beberapa pekan terakhir. Bahkan jaringan internet 4G hilang tiba-tiba. Kemudian muncul simbol E atau EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).

Pasca Lebaran, Ini Pesan Kepala Rutan kepada Para Pegawai

16 April 2024 - 22:51 WIB

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memastikan dan mengecek kehadiran seluruh pegawai usai layanan kunjungan lebaran Idul Fitri.

AHY Ungkap Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah

16 April 2024 - 22:40 WIB

Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

Disdagperinkop Kapuas Datangi Agen, Pantau Penyaluran Elpiji 3 Kg

16 April 2024 - 22:30 WIB

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagperinkop dan UKM) Kabupaten Kapuas mendatangi sejumlah agen elpiji di daerah setempat pada Selasa, 16 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sorong Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia