Penerapan Restrukturisasi Tergantung Asesmen Profil dan Kapasitas Membayar Debitur

  • Oleh Testi Priscilla
  • 26 Maret 2020 - 18:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Deputi Komisioner Humas dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Anto Prabowo menjawab pertanyaan mengenai ketidakseragaman bank dan industri jasa keuangan dalam menerapkan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan terjait kredit dan pembiayaan.

"Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapatbervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya," kata Anto kepada Borneonews dalam rilis pada Kamis, 26 Maret 2020.

Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat, lanjut Anto, bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard.

"Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau aji mumpung. Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak Covid 19, OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga," jelasnya.

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya Covid 19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancer.

"Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/B-5)

Berita Terbaru