4 Usulan Perludem terkait Materi Perppu Penundaan Pilkada

Oleh Teras.id
06 April 2020 - 09:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan empat usulan terkait materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat wabah Corona.

Pertama, Titi mengatakan perpu tersebut harus mengatur implikasi teknis penundaan yang mengakibatkan perubahan aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Titi mencontohkan, salah satu implikasi dari penundaan tersebut ialah ketentuan ihwal masa kerja petugas pemungutan suara (PPS).

"Di UU Pilkada kita, PPS dibentuk enam bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan penundaan ini otomatis juga bergeser," kata Titi dalam diskusi virtual, Ahad, 5 April 2020.

Kedua, Titi mengatakan perpu harus memuat soal jadwal tahapan pilkada setelah penundaan. Namun dia mengusulkan agar penentuan jadwal tahapan pilkada pasca-penundaan diserahkan kepada KPU.

Menurut Titi, perpu sebaiknya mengatur klausul umum saja. "Agar tersedia fleksibilitas terutama di tengah kondisi Covid-19 yang tidak menentu agar kita tidak sering gonta-ganti peraturan," ujar Titi.

Titi mengatakan, Perludem memperhitungkan pilkada paling memungkinkan digelar setelah Juni 2021. Hal ini berdasarkan kalkulasi logis dari segi anggaran, teknis, dan lainnya.

Ketiga, lanjut Titi, perpu juga harus mengatur mekanisme penundaan, misalnya terkait pengembalian anggaran kepada negara. Ia mengatakan pengembalian ini tidak sederhana karena mungkin saja ada proses lelang pengadaan yang sudah berlangsung.

Masih terkait anggaran, Perludem juga mengusulkan agar sumber dana pilkada mendatang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan bersandar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, dukungan APBD pun masih dimungkinkan untuk optimalisasi pelaksanaan pilkada.

Titi beralasan, mekanisme penyusunan APBD tidak mudah, apalagi jika terkendala politik di daerah. "Oleh karena itu untuk membuat kebijakan satu pintu, APBN bisa menjadi sumber pilkada, tapi tidak ditutup ruang dari APBD," kata Titi.

Keempat, Titi berpendapat perpu juga bisa memuat ihwal penggabungan pilkada 2021 dan 2022 serta pilkada 2023-2024. Titi menilai hal ini bisa sekaligus mengantisipasi potensi kekacauan elektoral yang mungkin timbul jika wacana pilkada serentak 2024 jadi dilakukan.

"Penundaan ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi potensi kekacauan elektoral akibat kebijakan pilkada serentak secara nasional di November 2024," ucap Titi.

Titi mengusulkan, Pilkada 2020 yang mencakup 270 wilayah digabung dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Juli 2022. Menurut catatan Perludem, setidaknya ada enam provinsi dan 49 kabupaten/kota yang pilkadanya bisa digelar bersamaan.

Adapun daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya setelah Juli 2022 hingga 2024, Titi mengusulkan agar pilkada digelar setelah pertengahan 2022 atau paling lambat awal 2023.

"Ini relevan masuk perpu karena bisa mengatasi situasi genting kalau kita paksakan 2024. Dengan skenario ini lebih efektif, juga bisa menghindari potensi bencana politik 2024," kata dia.

Titi pun mengingatkan agar penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu proaktif ikut memikirkan materi perpu. Sebab, dua lembaga itu yang paling terdampak dari isi perpu penundaan pilkada tersebut.

TAGS:

#Perppu #Penundaan Pilkada #Pilkada

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

20 April 2024 - 02:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda agar melakukan pengembangan potensi pertanian lebih luas lagi tidak hanya berkaitan dengan padi tapi juga yang lainnya di Kalteng.

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

20 April 2024 - 01:00 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Seruyandr Bahrun Abbas menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka saat melakukan kunjungan di Kuala Pembuang.

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

20 April 2024 - 00:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untukpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

19 April 2024 - 23:52 WIB

Personel Satsamapta Polresta Palangka Raya melakukan patroli dialogis dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang.

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

19 April 2024 - 23:41 WIB

Dua anggota Kodim 1013 Muara Teweh pindah satuan dari Kodim 1013 Muara Teweh ke satuan baru yaitu Kodam V Brawijaya.

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

19 April 2024 - 23:10 WIB

Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyatakan pergerakan penumpang pada periode Lebaran 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pemkab Gunung Mas Hibahkan Rp8,3 Miliar Amankan Pilkada 2024

19 April 2024 - 23:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menghibahkan anggaran sekitar Rp8,3 miliar kepada kepolisian resor (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat, untuk mendukung pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kalteng Uji Petik Dua Kabupaten Evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting

19 April 2024 - 22:50 WIB

Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi lokasi uji petik pelaksanaan evaluasi akselerasi penurunan stunting atau tengkes.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kepulauan Sula Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia