Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Padang Pariaman Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Edhy Prabowo Minta Kemensos Agar Nelayan Dapat Bantuan PKH

  • Oleh Teras.id
  • 06 April 2020 - 11:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta Kementerian Sosial memasukkan para nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terkait dampak virus corona Covid-19.

"Kemensos punya program bantuan seperti PKH dan BPNT. Seandainya produk perikanan dapat dimasukkan dalam paket bantuan, pasti terjadi penyerapan. Begitu juga dengan pemda," ujarnya dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahad, 5 April 2020. 

Edhy menerangkan saat ini KKP sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat.

Dia meyakini bila skema tersebut berjalan,  ke depan penyerapan produk yang dihasilkan beragam pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan juga akan lebih maksimal.

Sebelumnya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan kalangan nelayan termasuk  kelompok yang rentan dalam menghadapi penyebaran virus corona di Tanah Air.


"Keluarga nelayan dan pelaku sektor perikanan rakyat lainnya kini menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi persebaran Covid-19 di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati.

Untuk itu, Susan menegaskan  pemerintah diharapkan  segera memberikan perhatian kepada keluarga nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya yang rentan terdampak penyebaran Covid-19.

Dia menuturkan pemerintah wajib mengalokasikan dana perlindungan khusus untuk keluarga nelayan yang pendapatannya menurun akibat penyebaran wabah tersebut.

Tak hanya itu, Susan mendesak pemerintah untuk menunda pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

"Anggaran Pilkada serentak 2020 di 270 daerah harus dialihkan untuk dana perlindungan khusus keluarga nelayan dan pelaku perikanan lainnya di Indonesia," ucapnya.

Berita Terbaru